KPP PRATAMA BONTANG

Ingat! Pelaporan PPN Jasa Agen Asuransi Pakai Formulir SPT Masa Ini

Redaksi DDTCNews | Rabu, 14 September 2022 | 15:30 WIB
Ingat! Pelaporan PPN Jasa Agen Asuransi Pakai Formulir SPT Masa Ini

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – KPP Pratama Bontang mengadakan kelas pajak bagi wajib pajak berstatus pengusaha kena pajak (PKP) secara daring pada 25 Agustus 2022 yang membahas mengenai aturan dalam PMK No. 67/2022.

Fungsional Penyuluh KPP Pratama Bontang Nanang Maulana mengatakan PMK 67/2022 mengatur terkait dengan ketentuan PPN atas penyerahan jasa agen asuransi, jasa pialang asuransi, dan jasa pialang reasuransi.

“Karena peraturan pajak sudah berubah dan diganti dengan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan maka diterbitkanlah PMK 67/2022 untuk menyederhanakan mekanisme dan menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi,” katanya dikutip dari laman DJP, Rabu (14/9/2022).

Baca Juga:
Cara Ajukan Pembebasan PBB-P2 bagi Pensiunan PNS di DKI Jakarta

Nanang juga menyebut perusahaan-perusahaan asuransi, asuransi syariah, reasuransi, dan reasuransi syariah merupakan pemungut PPN. Dengan kata lain, mereka wajib memungut, menyetor dan melaporkan PPN terutang melalui SPT Masa PPN 1107 PUT.

Sementara itu, agen asuransi wajib membuat faktur pajak atas PPN jasa agen asuransi dengan tarif 1,1% dari komisi atau imbalan dalam bentuk apapun yang dibayarkan kepada agen asuransi. Faktur tersebut kemudian dilaporkan melalui SPT Masa PPN 1111.

Perusahaan pialang asuransi dan perusahaan pialang reasuransi juga wajib membuat faktur pajak atas PPN jasa pialang asuransi/reasuransi dengan tarif 2,2%. Faktur tersebut kemudian dilaporkan melalui SPT Masa PPN 1111.

Baca Juga:
Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Lebih lanjut, pajak masukan atas perolehan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) sehubungan penyerahan jasa asuransi tidak dapat dikreditkan oleh agen ssuransi, perusahaan pialang asuransi dan perusahaan pialang reasuransi.

Apabila terjadi kesalahan pemungutan yang membuat PPN yang dipungut menjadi lebih besar dari seharusnya dapat diajukan permohonan pemindahbukuan atau permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang.

Dalam kelas pajak tersebut, Nanang juga memberikan contoh kasus dan sesi tanya jawab kepada peserta. Peserta kelas pajak juga bisa melakukan konsultasi kepada KPP Pratama Bontang melalui sosial media @pajakbontang. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 30 Januari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan Pembebasan PBB-P2 bagi Pensiunan PNS di DKI Jakarta

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 16:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Dedi Mulyadi Ingin Pakai 100% Pajak Kendaraan untuk Pembangunan Jalan

Kamis, 30 Januari 2025 | 14:30 WIB PERATURAN PAJAK

Ketentuan Terbaru Soal Penghapusan Piutang Pajak, Dowload di Sini!

BERITA PILIHAN
Kamis, 30 Januari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan Pembebasan PBB-P2 bagi Pensiunan PNS di DKI Jakarta

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 16:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Dedi Mulyadi Ingin Pakai 100% Pajak Kendaraan untuk Pembangunan Jalan

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:11 WIB KONSULTASI CORETAX

Istri Pilih ‘Hanya Registrasi’ di Coretax, Perlu Lapor SPT Sendiri?

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Ada Fasilitas KITE, Menko Airlangga Ingin Daya Saing UMKM Meningkat

Kamis, 30 Januari 2025 | 14:30 WIB PERATURAN PAJAK

Ketentuan Terbaru Soal Penghapusan Piutang Pajak, Dowload di Sini!

Kamis, 30 Januari 2025 | 13:55 WIB PENG-1/PJ/2025

DJP Perbarui Daftar Negara Tujuan Pertukaran Data Keuangan Otomatis

Kamis, 30 Januari 2025 | 13:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Harap Makan Bergizi Gratis Beri Dampak Besar ke Ekonomi