Influencer Makin Banyak, Negara Ini Perkuat Pengawasan Kepatuhan Pajak

HANOI, DDTCNews - Pemerintah Vietnam bakal memperketat pengawasan terhadap wajib pajak orang pribadi yang memperoleh penghasilan dari media sosial.

Wakil Menteri Keuangan Nguyen Duc Chi mengatakan perkembangan media sosial telah mendorong banyak orang berprofesi sebagai influencer. Penguatan pengawasan kepada influencer ini juga sejalan dengan arahan Perdana Menteri Pham Minh Chinh.

"Banyak content creator, seperti Youtuber, yang tidak mengungkapkan pendapatan mereka dalam beberapa tahun terakhir sehingga tidak membayar pajak," katanya, dikutip pada Rabu (12/6/2024).

Untuk itu, lanjut Duc Chi, pemerintah akan fokus meningkatkan pengawasan pajak terhadap individu yang memperoleh pendapatan dari internet, termasuk influencer dan pedagang dengan metode live streaming di platform e-commerce.

Dia menegaskan bahwa setiap individu yang memperoleh penghasilan harus patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya. Otoritas pajak pun mulai mencermati fenomena perdagangan dengan metode live streaming yang makin marak.

Di sisi lain, otoritas juga menggencarkan sosialisasi untuk mendorong individu yang berpenghasilan lebih dari VND100 juta atau Rp64 juta per tahun patuh melaksanakan kewajiban berdasarkan UU Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

Dia menyebut individu yang memperoleh penghasilan dari sektor pemasaran, teknologi dan informasi, jasa, perdagangan digital, serta media sosial termasuk di antara wajib pajak yang teridentifikasi memiliki utang pajak dalam jumlah besar.

Misal, di Kota Hanoi, otoritas telah mengidentifikasi lebih dari 460 orang pribadi dengan penghasilan signifikan dari platform digital. Daftar tersebut diperkirakan masih akan terus bertambah.

Sementara itu, di Kota Ho Chi Minh, otoritas menyasar wajib pajak yang memperoleh penghasilan dari Google, Facebook, dan YouTube, tetapi belum melaporkan atau membayar pajak.

Guna meningkatkan pengumpulan pajak, otoritas juga telah menyederhanakan prosedur deklarasi dan pembayaran pajak. Langkah simplifikasi ini diharapkan mampu menurunkan biaya kepatuhan wajib pajak.

Seperti dilansir vietnamnews.vn, otoritas juga berencana berkolaborasi dengan lembaga penegak hukum untuk meningkatkan pengawasan terhadap transaksi pada e-commerce.

Secara bersamaan, perdana menteri turut menginstruksikan bank sentral untuk meningkatkan pemantauan transaksi pembayaran elektronik untuk mendukung e-commerce. (rig)