Inflasi Januari 2022 Sebesar 2,18%, Dipengaruhi Harga Komoditas Pangan

JAKARTA, DDTCNews – Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan laju inflasi pada Januari 2022 sebesar 2,18% year on year (yoy). Angka tersebut meningkat dibanding Desember 2021 yang hanya 1,87% yoy.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu mengatakan kenaikan harga komoditas dan beberapa harga pangan karena faktor cuaca basah berkontribusi pada inflasi tersebut.

“Pemerintah senantiasa menjaga harga-harga energi domestik seperti BBM pada harga yang tetap meski terjadi kenaikan harga komoditas. Hal ini ditujukan agar daya beli masyarakat terhadap kebutuhan energi pokok tetap terjaga,” ujar Febrio, Rabu (2/2/2022).

Febrio menambahkan kenaikan inflasi tersebut seiring dengan menguatnya aktivitas konsumsi masyarakat.

Hal tersebut berdampak pada membaiknya sisi permintaan seiring naiknya mobilitas masyarakat. Selain itu, peningkatan inflasi inti di tengah risiko tekanan inflasi impor merupakan imbas masih tingginya harga komoditas.

Adapun untuk inflasi harga pangan pada Januari 2022 meningkat 3,35% yoy, naik dari bulan sebelumnya sebesar 3,20% yoy.

“Meningkatnya permintaan seiring dengan membaiknya kondisi pandemi, baik oleh konsumen rumah tangga maupun sektor akomodasi dan restoran telah mendorong kenaikan harga,” ujar Febrio.

Sementara itu, Febrio menyebut kenaikan harga minyak goreng mulai terkendali dengan intervensi pemerintah dan harga patokan yang ditetapkan.

“Kebijakan domestic market obligation (DMO) dan domestic price obligation (DPO) oleh Kementerian Perdagangan juga diharapkan efektif dalam mengendalikan harga di minyak goreng di pasar,” kata Febrio.

Ia menegaskan pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga momentum pemulihan konsumsi masyarakat dengan masih memberlakukan kebijakan akomodatif pada harga energi domestik ke depan.

Guna menjaga stabilitas harga di tingkat nasional, Febrio mengatakan pemerintah pusat dan daerah terus berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI) serta otoritas terkait untuk menciptakan bauran kebijakan yang tepat.

Di sisi lain, untuk masyarakat miskin dan rentan, pemerintah tetap memberikan bantuan guna menjaga daya beli kelompok tersebut melalui anggaran perlindungan sosial tahun 2022 sebesar Rp431,5 triliun. (sap)