EFEK VIRUS CORONA

Industri Penyumbang PDB Terbesar RI Terancam Krisis Bahan Baku

Dian Kurniati | Senin, 24 Februari 2020 | 17:05 WIB
Industri Penyumbang PDB Terbesar RI Terancam Krisis Bahan Baku

Ilustrasi industri manufaktur.

JAKARTA, DDTCNews—Pemerintah memprediksi para pelaku usaha manufaktur akan mengalami krisis bahan baku mulai Maret 2020 karena efek virus Corona.

Sekretaris Menko Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan produksi industri manufaktur saat ini masih berjalan normal karena masih ada stok bahan baku. Namun, efek Corona akan tetap terasa karena 74% impor bahan baku barang modal berasal dari China.

“Maret nanti saat industri kita kesulitan bahan baku manufaktur. Ini harus dihitung. Karena itu pemerintah sekarang terus monitor,” katanya di Jakarta, Senin (24/2/2020).

Baca Juga:
DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Susiwijono menilai dampak virus Corona tak bisa dibandingkan dengan wabah SARS pada 2003. Pasalnya, dampak Corona diperkirakan dua kali lipat lebih besar ketimbang SARS seiring dengan membesarnya ekonomi China.

Pada 2003, PDB China masih US$1,7 triliun. Namun tahun lalu, PDB China sudah melonjak 8 kali menjadi US$14,4 triliun. Alhasil, kontribusi ekonomi China terhadap PDB dunia juga turut melonjak dari sebelumnya 5,9% menjadi 13%.

Sementara itu, Ketua Kadin Indonesia Rosan Roeslani menyebut pengusaha tengah mencari alternatif negara sumber bahan baku industri di luar China. Salah satunya bahan baku industri tekstil yang berasal dari India.

Baca Juga:
Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

"Memang harus dicari terobosan, dengan potensi negara-negara lain yang bisa menggantikan barang modal itu, walaupun tidak secara keseluruhan," katanya.

Untuk diketahui, industri manufaktur atau pengolahan adalah sektor usaha dengan kontribusi terbesar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tahun lalu, industri manufaktur menyumbang 21% dari total nilai PDB Indonesia. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN