Indonesia Nominasikan BPK Jadi Auditor Eksternal IMO

JAKARTA, DDTCNews – Indonesia kembali mencalonkan diri sebagai anggota kategori C Dewan International Maritime Organization (IMO) periode 2020-2021. Pencalonan tersebut diajukan dalam Sidang Majelis IMO ke-37 di London, Inggris, Selasa (26/11/2019).

Melalui akun Instagram-nya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan penting bagi Indonesia untuk dapat menjadi anggota kategori C. Pasalnya, hal tersebut membuat Indonesia mendapat pengakuan dunia sebagai negara maritim yang besar.

“Indonesia bisa menyuarakan kepentingan pemerintah dalam percaturan pelayaran internasional,” tegas Menhub, Selasa (26/11/2019).

Lebih lanjut, Menhub mengatakan dengan bergabung menjadi anggota dewan IMO, Indonesia telah mendukung program IMO untuk mewujudkan pembangunan kesejahteraan, keamanan, dan keselamatan maritim.

Dalam 2 tahun terakhir, sambung Budi, Indonesia telah menunjukkan kontribusinya untuk dunia maritim. Kontribusi tersebut seperti melaksanakan kegiatan adopsi sistem Traffic Separation Scheme (TCC) di Selat Sunda, dan pembersihan sampah laut (marine debris).

Selain itu, Indonesia juga telah melaksanakan program pelatihan sumber daya maritim dan mendorong peningkatan peran wanita di bidang maritim. Lebih lanjut, Menhub menyebut pelatihan di bidang maritim merupakan program yang sejalan dengan visi—misi Presiden Joko Widodo.

Adapun anggota kategori C hanya terdiri atas 20 negara yang memiliki kepentingan khusus dalam transportasi laut. Indonesia harus bersaing dengan 25 negara lainnya untuk memperebutkan kursi dalam keanggotaan tersebut.

Selain pencalonan Dewan IMO Kategori C tersebut, Indonesia juga mencalonkan sebagai Eksternal Auditor periode 2020-2023. Dalam pencalonan tersebut Indonesia mengajukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai kandidatnya.

“Indonesia menominasikan BPK untuk menjadi eksternal auditor IMO yang siap berkomitmen untuk memberikan jasa audit yang berkualitas tinggi dan cost-efficient bagi IMO,” kata Menhub.

IMO sendiri adalah agen khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bertanggung jawab untuk mengatur pengiriman. Agen khusus yang berkantor pusat di London, Inggris ini memiliki tujuan utama untuk mengembangkan kerangka kerja pengiriman.

Kerangka kerja itu termasuk keselamatan, masalah lingkungan, masalah hukum, kerjasama teknis, keamanan maritim dan efisiensi pengiriman. Indonesia menjadi anggota IMO sejak 1961 dan menjadi anggota Council sejak 1973-1979 dan 1983-2019. (kaw)