KEBIJAKAN FISKAL

Indonesia Hadapi 3 Krisis, Sri Mulyani: Ujungnya ke Keuangan Negara

Dian Kurniati | Minggu, 24 Oktober 2021 | 14:00 WIB
Indonesia Hadapi 3 Krisis, Sri Mulyani: Ujungnya ke Keuangan Negara

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat menyampaikan keynote speech dalam sebuah webinar, Minggu (24/10/2021). 

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut keuangan negara selalu memainkan peran besar untuk mengatasi setiap krisis yang terjadi di Indonesia.

Indonesia telah mengalami 3 krisis multidimensi, yakni krisis keuangan Asia 1997-1998, krisis ekonomi 2008, dan krisis akibat pandemi Covid-19 2020-2021. Dalam ketiga masa tersebut, lanjutnya, keuangan negara harus menjadi pelindung agar hantaman krisis tidak terlalu menekan masyarakat.

"Krisis bisa trigger-nya beda-beda tapi ujungnya semua sama, ke keuangan negara. Ini karena yang menjadi last resources selalu keuangan negara," katanya, Minggu (24/10/2021).

Baca Juga:
Kemenkeu Era Prabowo Tak Lagi Masuk di Bawah Koordinasi Menko Ekonomi

Sri Mulyani mengatakan 3 masa krisis di Indonesia terjadi karena penyebab yang berbeda-beda. Krisis keuangan 1997-1998 terjadi karena utang masif swasta, terutama di negara Asia Tenggara dan Asia Timur, yang jatuh tempo.

Krisis ekonomi 2008 bermula dari tingginya kredit macet di Amerika Serikat (AS) yang merembet ke wilayah Amerika Latin dan ke seluruh dunia. Adapun pada 2020-2021, krisis disebabkan kemunculan penyakit Covid-19 dari China yang menyebar ke seluruh dunia.

Pada krisis 1997-1998, lanjut Sri Mulyani, negara harus melakukan bailout sehingga menyebabkan utang melonjak. Setelah keuangan negara kembali disehatkan selama 10 tahun, terjadi krisis ekonomi 2008 meskipun dampaknya di Indonesia relatif kecil.

Baca Juga:
Kembali Dilantik Jadi Menkeu, Begini Pesan Sri Mulyani kepada Jajaran

Namun, sekarang keuangan negara harus kembali bekerja keras mengatasi dampak dari pandemi Covid-19 dari sisi kesehatan, sosial, dan ekonomi masyarakat.

Menurut Sri Mulyani, pemerintah terus berupaya menjaga agar keuangan negara selalu sehat dan mampu mengantisipasi setiap krisis yang menghantam. Alasannya, negara harus hadir untuk mengatasi hal-hal yang menekan masyarakat dari sisi sosial, politik, dan ekonomi.

Setelah pandemi Covid-19, dia memprediksi masih ada risiko krisis yang akan terjadi pada masa depan seperti akibat perubahan iklim dan disrupsi teknologi digital. Topik tersebut juga telah banyak didiskusikan dalam forum internasional karena semua negara ingin mengantisipasi agar transmisi dampak krisis tidak meluas.

Baca Juga:
Kejar Pendapatan, DPR Imbau Pemerintah Optimalkan Sektor Perkebunan

Oleh karena itu, sambungnya, keuangan negara harus disehatkan dengan cepat agar dapat menjadi bantalan ketika ekonomi ambruk atau mengalami tekanan.

"Makanya waktu ekonomi bagus, kita harus mengumpulkan amunisi. Debt to GDP diturunkan, defisit turunkan, sehingga kita punya yang disebut fiscal space. Begitu terjadi hantaman, fiscal space itu yang dipakai," ujarnya.

Sri Mulyani juga senang ketika makin banyak masyarakat ikut memperhatikan kondisi APBN dan posisi utang sebagai wujud rasa memiliki terhadap keuangan negara. Menurutnya, perhatian publik pada APBN belum muncul ketika terjadi krisis 1997-1998 dan 2008. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:45 WIB PERPRES 139/2024

Kemenkeu Era Prabowo Tak Lagi Masuk di Bawah Koordinasi Menko Ekonomi

Selasa, 22 Oktober 2024 | 09:30 WIB KABINET MERAH PUTIH

Kembali Dilantik Jadi Menkeu, Begini Pesan Sri Mulyani kepada Jajaran

Senin, 21 Oktober 2024 | 18:33 WIB PENDAPATAN NEGARA

Kejar Pendapatan, DPR Imbau Pemerintah Optimalkan Sektor Perkebunan

Senin, 21 Oktober 2024 | 16:15 WIB KABINET MERAH PUTIH

Anggito: Belum Ada Pembagian Tugas yang Formal Antar Wamenkeu

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN