KEBIJAKAN PAJAK

Indonesia Ajak Negara-Negara Asia Tingkatkan Transparansi Pajak

Muhamad Wildan | Kamis, 17 Februari 2022 | 16:26 WIB
Indonesia Ajak Negara-Negara Asia Tingkatkan Transparansi Pajak

Dirjen Pajak Suryo Utomo. (foto: Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews – Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan Indonesia sebagai presidensi G20, pertemuan Asia Initiative dengan tema Sustaining the Recovery through Enhanced Tax Transparency telah diadakan pada 16 Februari 2022.

Dalam pertemuan Asia Initiative tersebut, hadir pemimpin otoritas pajak dari 5 negara Asia anggota G20, perwakilan Global Forum, pemimpin otoritas pajak dari 13 negara Asia anggota Global Forum, dan beberapa lembaga internasional seperti ADB dan World Bank.

"Dalam pertemuan pertama ini, bertindak sebagai Chair adalah Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia Suryo Utomo," sebut Kementerian Keuangan dalam keterangan resmi, dikutip pada Kamis (17/2/2022).

Baca Juga:
WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Dalam pertemuan tersebut, Suryo menekankan pentingnya kerja sama internasional pada bidang transparansi pajak dan pertukaran informasi. Kedua hal tersebut penting untuk mengakselerasi penerimaan di tengah pemulihan ekonomi.

Suryo mengajak negara-negara Asia lainnya untuk turut bergabung dalam Asia Initiative dan bekerja sama dalam bidang transparansi pajak dan pertukaran informasi.

Untuk diketahui, Asia Initiative pertama kali dibentuk pada pertemuan Global Forum tanggal 17 November 2021. Asia Initiative dibentuk dengan dukungan Asian Development Bank (ADB) dan Asia Pacific Tax Hub.

Baca Juga:
DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Sebelum Asia Initiative, Global Forum telah meluncurkan Africa Initiative dan Latin America Initiative. Program tersebut terbukti mempercepat reformasi menuju transparansi pajak pada setiap yurisdiksi.

Asia Initiative diharapkan dapat menyediakan program pengembangan kapasitas (capacity-building programme), meningkatkan kerjasama antarotoritas pajak, dan meningkatkan pertukaran data guna mencegah pengelakan pajak. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja