KEBIJAKAN CUKAI

Imbas Kenaikan Tarif Cukai, DJBC Sebut Produksi Rokok Turun 4,8 Persen

Dian Kurniati | Selasa, 09 Agustus 2022 | 12:45 WIB
Imbas Kenaikan Tarif Cukai, DJBC Sebut Produksi Rokok Turun 4,8 Persen

Pekerja meracik tembakau jenis Sigaret Kretek Tangan (SKT) di Pabrik Rokok Dasmil GT Cengkeh, Desa Rancah, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Rabu (20/7/2022). ANTARA FOTO/Adeng Bustomi/rwa.

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) menyebut kebijakan kenaikan rata-rata tarif cukai hasil tembakau atau rokok sebesar 12% pada tahun ini telah efektif menurunkan angka produksi rokok.

Kasubdit Tarif Cukai dan Harga Dasar Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai DJBC Akbar Harfianto menyebut cukai merupakan salah satu instrumen untuk mengendalikan produksi dan konsumsi rokok. Sepanjang semester I/2022, produksi rokok turun 4,8% ketimbang semester I/2021.

"Data produksi dari industri hasil tembakau menyebut semester I sudah mengalami penurunan sekitar 4,8%," katanya, dikutip pada Selasa (9/8/2022).

Baca Juga:
Mei 2024: Fitur e-Bupot Diperbarui, Insentif Perpajakan di IKN Dirilis

Akbar menuturkan data produksi tersebut dapat menggambarkan banyaknya rokok yang dikonsumsi masyarakat. Data itu diperoleh dari jumlah pita cukai yang dipesan atau laporan perusahaan, terutama yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan menyampaikan laporan tahunan.

Dengan penurunan produksi rokok tersebut, lanjutnya, pemerintah berharap dapat menurunkan angka prevalensi merokok, terutama pada anak.

Dalam merumuskan kebijakan tentang cukai rokok, pemerintah memiliki setidaknya 4 pertimbangan yang terdiri atas aspek kesehatan, tenaga kerja dan keberlangsungan industri rokok, penerimaan negara, dan pengendalian rokok ilegal.

Baca Juga:
DJBC Kembangkan Aplikasi CEISALite, Hanya Aktif Jika Hal Ini Terjadi

Pemerintah juga membuat sejumlah simulasi untuk menetapkan besaran kenaikan tarif cukai rokok. Beberapa hal yang diperhatikan di antaranya target penurunan produksi dan indeks keterjangkauan atau affordability index.

Dengan kenaikan tarif sebesar rata-rata 12%, produksi rokok ditargetkan mampu turun sampai dengan 3%, sedangkan soal affordability index ditargetkan naik dari sekitar 12% menjadi 13,78%.

Selain cukai, Akbar menyebut pemerintah juga mengatur harga jual eceran (HJE) minimum atas rokok. Dengan kebijakan tarif cukai dan pengaturan HJE itulah, dia berharap produksi dan konsumsi rokok dapat menurun.

"Kalau kita naikkan dengan memperhatikan daya beli dan inflasi, efeknya kalau dari sisi kami bisa dilihat bahwa faktanya ada terjadi penurunan," ujarnya. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 28 Desember 2024 | 09:30 WIB KILAS BALIK 2024

Mei 2024: Fitur e-Bupot Diperbarui, Insentif Perpajakan di IKN Dirilis

Sabtu, 28 Desember 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

DJBC Kembangkan Aplikasi CEISALite, Hanya Aktif Jika Hal Ini Terjadi

BERITA PILIHAN
Sabtu, 28 Desember 2024 | 09:30 WIB KILAS BALIK 2024

Mei 2024: Fitur e-Bupot Diperbarui, Insentif Perpajakan di IKN Dirilis

Sabtu, 28 Desember 2024 | 09:00 WIB LAPORAN TAHUNAN DJP 2023

DJP Sampaikan 491 Laporan Gratifikasi di 2023, Nilainya Rp691,8 Miliar

Sabtu, 28 Desember 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

DJBC Kembangkan Aplikasi CEISALite, Hanya Aktif Jika Hal Ini Terjadi

Sabtu, 28 Desember 2024 | 07:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Login Aplikasi Coretax DJP

Jumat, 27 Desember 2024 | 19:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

NIB Pelaku Usaha Bisa Berlaku Jadi ‘Kunci’ Akses Kepabeanan, Apa Itu?

Jumat, 27 Desember 2024 | 17:30 WIB KANWIL DJP JAKARTA SELATAN I

Tak Setor PPN Rp679 Juta, Direktur Perusahaan Dijemput Paksa

Jumat, 27 Desember 2024 | 17:00 WIB KILAS BALIK 2024

April 2024: WP Terpilih Ikut Uji Coba Coretax, Bonus Pegawai Kena TER

Jumat, 27 Desember 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN MONETER

2025, BI Beli SBN di Pasar Sekunder dan Debt Switch dengan Pemerintah