EFEK VIRUS CORONA

Imbas Corona, Kemenaker Sebut Angka Pengangguran Sudah 1,5 Juta Orang

Dian Kurniati | Minggu, 19 April 2020 | 08:00 WIB
Imbas Corona, Kemenaker Sebut Angka Pengangguran Sudah 1,5 Juta Orang

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews—Kementerian Ketenagakerjaan mencatat jumlah pekerja sektor formal yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), dan dirumahkan hingga 16 April 2020 mencapai 1,5 juta orang.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan jumlah pekerja yang mengalami PHK sebanyak 229.789 orang, sedangkan yang dirumahkan 1,27 juta orang di tengah pandemi virus Corona saat ini.

“Saya berharap memang PHK benar-benar sebagai jalan terakhir, sepanjang masih bisa mempekerjakan mereka dengan mengurangi shift, jam kerja, waktu bekerja. Itu sebagai pilihan," katanya, Jumat (17/4/2020).

Baca Juga:
DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Ida menambahkan sebanyak 1,5 juta pekerja yang di-PHK dan dirumahkan tersebut berasal dari 83.546 perusahaan. Selain itu, ada juga 443.760 pekerja sektor informal yang juga terdampak, dan berasal dari 30.794 perusahaan.

Dengan demikian, jumlah pekerja yang terdampak Corona mencapai 1,94 juta orang. Untuk membantu mereka, pemerintah menyiapkan sejumlah program jaring pengaman sosial. Salah satunya adalah program kartu prakerja.

Kartu prakerja adalah program pengembangan kompetensi berupa bantuan biaya yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja yang terkena PHK, atau pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi.

Baca Juga:
Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Pemerintah telah menganggarkan dana Rp20 triliun untuk biaya pelatihan dan insentif bagi 5,6 juta penerima kartu prakerja. "Saya berharap teman-teman yang dirumahkan atau di-PHK memanfaatkan program kartu pra-kerja ini," ujarnya.

Peserta kartu prakerja akan mendapat insentif sebesar Rp3,55 juta, terdiri dari biaya pelatihan Rp1 juta, insentif pasca pelatihan Rp600.000 per bulan selama 4 bulan, dan insentif setelah mengisi survei sebanyak 3 kali masing-masing Rp50.000.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memprediksi tingkat pengangguran terbuka berpotensi bertambah hingga 5,2 juta orang tahun ini.

Baca Juga:
Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan prediksi jumlah pengangguran tersebut merupakan skenario terberat dari dampak Corona. Untuk skenario yang lebih ringan, jumlah pengangguran diperkirakan bertambah 2,9 juta orang.

“Pengangguran yang selama ini menurun dalam lima tahun terakhir, akan mengalami kenaikan. Jika skalanya berat bertambah 2,9 juta orang, dan jika lebih berat bisa 5,2 juta orang,” ujarnya.

Sri Mulyani mengatakan pengangguran yang bertambah itu disebabkan besarnya tekanan yang dialami pelbagai sektor usaha saat ini, sehingga terpaksa melakukan PHK. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN