Ibu Kota Pindah, Kontribusi Ekonomi Jatim Disebut Bisa Kalahkan DKI

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah kini tengah mempersiapkan pemindahan ibu kota negara (IKN) dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur. Rencananya seluruh aparatur sipil negara (ASN) pusat baru dipindahkan ke IKN pada 2024.

Anggota Komisi XI DPR RI Indah Kurnia mengatakan jika ibu kota negara pindah ke Kalimantan Timur, Jawa Timur (Jatim) siap menjadi kontributor penyumbang perekonomian nasional nomor satu. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), Jawa Timur merupakan penyumbang perekonomian nasional terbesar kedua setelah DKI Jakarta pada 2021 lalu.

"Kelebihan Jawa Timur sektornya bermacam-macam beragam pariwisata, pertanian dan perdagangan, artinya banyak sumber pertumbuhan ekonomi yang ada di Jawa Timur. Tipikal masyarakat Jawa Timur termasuk pemangku kepentingan, stakeholder-nya itu semuanya terbuka dan mampu berkolaborasi dengan efektif,” kata Indah dalam keterangannya, Senin (28/3/2022).

Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI itu menerangkan, dengan adanya komunikasi dan sinergisitas yang baik antar lembaga dan keterkaitan tim pengendalian dan pengendalian inflasi daerah (TPID) serta tim percepatan akses keuangan daerah (TPKAD) maka ekonomi Jawa Timur dapat terdongkrak.

"Akses percepatan keuangan daerah Jatim, menurut pemantauan saya semuanya sudah on the right track. Tadi sudah disampaikan oleh masing-masing Himbara maupun OJK, serta BTN yang memang punya penugasan khusus yaitu dengan menjawab kebutuhan perumahan bagi masyarakat khususnya kredit perumahan rakyat,” kata Indah.

Politisi PDI-Perjuangan itu menambahkan, kontribusi ekonomi dari usaha mikro kecil menengah (UMKM) secara nasional terbesar dari Jatim.

Oleh karena itu, Indah mengatakan OJK harus mampu memberikan edukasi dan perlindungan konsumen kepada masyarakat dan dunia usaha. Menurutnya, dengan melakukan sosialisasi berupa peningkatan literasi, masyarakat Jatim dapat beradaptasi dengan zaman, terutama dalam akses digitalisasi.

"OJK bersama Himbara secara masif sudah begitu baik mengawal UMKM, tinggal sekarang bagaimana untuk teman UMKM yang belum tergabung dalam satu kelompok yang bisa mengakses program program kebijakan yang baik bisa segera bergabung,” ucap Indah. (sap)