IAI: Kebijakan Perpajakan Jadi Alat Pemerintah Keluar dari Krisis

JAKARTA, DDTCNews – Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menghelat acara webinar yang membahas kebijakan perpajakan internasional pada masa pandemi Covid-19.

Ketua Dewan Pengurus Nasional IAI Mardiasmo mengatakan kebijakan perpajakan baik domestik dan internasional pada tahun ini digunakan sebagai alat untuk keluar dari krisis akibat pandemi Covid-19. Tak heran, peran insentif fiskal baik pajak dan kepabeanan menjadi vital di banyak negara.

"Kebijakan perpajakan memainkan peran vital sebagai navigasi untuk keluar dari krisis akibat pandemi Covid-19," katanya dalam acara webinar bertajuk 'Current Updates International Taxation Development', Selasa (6/10/2020).

Mardiasmo menuturkan dampak ekonomi akibat virus Corona menambah deretan tantangan kebijakan pajak yang sudah ada dalam beberapa tahun terakhir. Adapun digitalisasi menjadi tantangan utama bagi kebijakan perpajakan internasional.

Oleh karena itu, lanjutnya, navigasi kebijakan perpajakan bukan hanya untuk menanggulangi pandemi semata, tetapi juga untuk menuntaskan tantangan otoritas pajak dalam memajaki ekonomi digital.

Saat ini, kerangka kerja sama sudah dibuat dalam bentuk proposal OECD yang terbagi dalam dua pilar utama, yaitu pengaturan alokasi hak pemajakan dan penerapan pajak minimum untuk perusahaan multinasional yang beroperasi secara elektronik.

Selain itu, tantangan tidak berhenti pada dampak pandemi dan proses perumusan konsensus global. Perpajakan internasional juga masih menyimpan tantangan terkait pengaturan praktik transfer pricing.

Mardiasmo yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi Pengawas Perpajakan (Komwasjak) menilai regulasi transfer pricing saat ini masih menimbulkan potensi ketidakpastian bagi pelaku usaha dan meningkatkan terjadinya sengketa dengan otoritas.

"Untuk transfer pricing, dengan masih adanya variasi rezim pajak di berbagai negara akan meningkatkan potensi sengketa dan menjadi tambahan untuk biaya kepatuhan," ujarnya. (rig)