CHINA

Hindari Pajak, Industri Film Dibidik

Redaksi DDTCNews | Selasa, 12 Juni 2018 | 10:58 WIB
Hindari Pajak, Industri Film Dibidik

BEIJING, DDTCNews - Otoritas Tiongkok kini membidik pelaku industri film dan TV karena dugaan melakukan penghindaraan pajak. Beberapa aktor terkenal masuk radar penyelidikan The State Administration of Taxation (SAT).

SAT secara resmi telah meminta biro pajak di Provinsi Jiangsu untuk melakukan penyelidikan terkait penghindaran pajak dengan modus manipulasi kontrak kerja. Pada akhirnya akan mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan.

"Jika ada pelanggaran hukum dan peraturan pajak ditemukan, mereka akan ditangani sesuai dengan hukum," tulis keterangan resmi SAT, Rabu (6/6).

Baca Juga:
Tarif Bea Masuk Trump terhadap 2 Negara Ini Lebih Tinggi dari China

Salah satu aktris yang dibidik adalah Fan Bingbing dan presenter televisi terkenal Cui Yongyuan.

Cai Daotong, Direktur Sekolah Hukum Universitas Nanjing, mengatakan bahwa otoritas pajak memiliki kewajiban untuk menyelidiki apakah ada kegiatan ilegal selama proses pelaporan pajak.

"Itu mungkin satu kasus, atau merupakan aturan tersembunyi dalam industri film dan televisi," katanya.

Baca Juga:
Bukan 60%, Trump Siapkan Bea Masuk 10% Atas Barang Impor China

Lebih lanjut dia menjelaskan jika terbukti, otoritas pajak berkewajiban untuk mengejar pembayaran pajak dan juga denda karena menunda pembayaran. Kasus itu juga seharusnya dikirim ke polisi untuk penyelidikan lebih lanjut jika orang yang relevan dicurigai melakukan kejahatan.

Sementara itu, pihak Fan Bingbing menyatakan akan bekerja sama secara penuh dengan otoritas pajak. Termasuk untuk kepentingan investigasi lebih lanjut. (Gfa/Amu)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 26 Januari 2025 | 13:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Tarif Bea Masuk Trump terhadap 2 Negara Ini Lebih Tinggi dari China

Rabu, 22 Januari 2025 | 14:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Bukan 60%, Trump Siapkan Bea Masuk 10% Atas Barang Impor China

Senin, 20 Januari 2025 | 10:30 WIB KAWASAN EKONOMI KHUSUS

Ada Perang Tarif Trump, KEK Siap-Siap Sambut Relokasi Pabrik China

BERITA PILIHAN
Selasa, 04 Februari 2025 | 17:39 WIB KELAS PPH PASAL 21 (6)

Ketentuan Tarif PPh Pasal 21 Pasca Tarif Efektif Rata-Rata (TER)

Selasa, 04 Februari 2025 | 16:47 WIB CORETAX DJP

Baru! DJP Rilis Update Soal Bupot PPh dan Surat Teguran di Coretax

Selasa, 04 Februari 2025 | 16:15 WIB PER-30/BC/2024

Bea Cukai Ubah Aturan Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari TPB

Selasa, 04 Februari 2025 | 16:00 WIB CORETAX DJP

DJP Terbitkan Buku Manual Modul SPT Masa PPh Unifikasi, Unduh di Sini

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:33 WIB OPINI PAJAK

Menjadikan Pajak sebagai Instrumen Alternatif Memberantas Korupsi

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Tagih Tunggakan Pajak 5,4 Juta Kendaraan, Begini Strategi Pemprov

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:00 WIB FOUNDER DDTC DARUSSALAM:

‘Pajak Tidak Boleh Dipungut secara Sewenang-wenang’

Selasa, 04 Februari 2025 | 14:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Ubah Data Alamat Wajib Pajak di Coretax DJP

Selasa, 04 Februari 2025 | 13:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Cegah Penerapan UTPR Pajak Minimum Global, AS Siapkan Skema Retaliasi