Hindari Kena Sanksi, Importir Diimbau Manfaatkan Deklarasi Inisiatif

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) kembali mengingatkan para importir untuk memakai mekanisme deklarasi inisiatif (voluntary declaration) untuk menyelesaikan pemberitahuan pabean impor.

Direktur Audit Kepabeanan dan Cukai DJBC Decy Arifinsjah mengatakan voluntary declaration bisa dilakukan saat harga yang seharusnya dibayar atau biaya yang harus ditambahkan pada nilai transaksi, belum dapat ditentukan nilainya pada saat pengajuan Pemberitahuan Pabean Impor (PPI).

Dengan deklarasi tersebut, sambungnya, importir dapat terhindar dari pengenaan sanksi administrasi karena kesalahan pemberitahuan nilai pabean.

"Voluntary declaration dan voluntary payment diharapkan mampu memfasilitasi importir yang belum mengetahui secara pasti nilai transaksinya dan terhindar dari pengenaan sanksi karena kesalahan pemberitahuan pabean," katanya, Rabu (13/7/2022).

Decy menuturkan nilai pabean menjadi salah satu komponen yang menjadi dasar penghitungan bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI). Meski demikian, ada kalanya nilai transaksi tidak dapat ditentukan pada saat impor dilakukan.

Misal, ketika importasi menggunakan skema harga futures; royalti; proceeds; biaya transportasi (freight); biaya asuransi; dan/atau assist.

Dalam hal ini, pengusaha di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas atau pengusaha tempat penimbunan berikat dapat memakai mekanisme voluntary declaration untuk memberitahukan dan memperkirakan harga yang seharusnya dibayar saat pengajuan pemberitahuan pabean impor.

Setelah membayar bea masuk dan PDRI atas voluntary declaration, importir harus menghitung ulang bea masuk dan PDRI pada saat jatuh tempo tanggal penyelesaian (settlement date). Lalu, bea masuk dan PDRI yang telah dibayar itu dikurangi dengan hasil penghitungan ulang tersebut.

Apabila penghitungan menunjukkan selisih kurang, importir harus melakukan voluntary payment untuk melunasi kekurangan pembayarannya.

Decy menyebut pemahaman pengguna jasa terhadap voluntary declaration dan voluntary payment menjadi penting untuk mengoptimalkan penerimaan negara. DJBC juga dituntut untuk bisa mengenali skema importasi dan melayani voluntary declaration dan voluntary payment dari importir.

Sementara itu, pada bidang pengawasan dan audit, deklarasi yang disampaikan impor menjadi pengawasan terakhir untuk menyelamatkan potensi penerimaan negara dari kompleksnya proses importasi.

Di sisi lain, Decy menilai evaluasi dan monitoring atas voluntary declaration dan voluntary payment perlu dilakukan. Sebab, Aparat Pengawas Fungsional (APF) menemukan administrasi pelaksanaan voluntary declaration dan voluntary payment tidak terlalu baik.

"Selain kami tahu inti dari voluntary declaration dan voluntary payment, kami juga akan memperbaiki administrasinya sehingga dalam pemanfaatannya nanti dapat terukur dan kami bisa lakukan evaluasi dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut," ujarnya. (rig)