KEBIJAKAN PEMERINTAH

Harga Pangan Merangkak Naik, Pemerintah Beri Sinyal Penambahan Bansos

Muhamad Wildan | Senin, 29 Agustus 2022 | 10:30 WIB
Harga Pangan Merangkak Naik, Pemerintah Beri Sinyal Penambahan Bansos

Wapres meninjau Santripreneur berbasis sawit di Ponpes Teknologi Riau, di Pekanbaru, Riau. (Foto: BPMI Setwapres)

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah memberikan sinyal penambahan bantuan sosial (bansos) guna membantu masyarakat di tengah kenaikan harga pangan dalam beberapa bulan terakhir.

Guna mengontrol harga, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, pemerintah juga akan melakukan operasi pasar.

"Untuk bansos terus digulirkan, kemudian juga untuk operasi pasar juga disiapkan. Bansos kita akan terus diperbesar di dalam rangka untuk menghadapi dampak daripada krisis global," ujar Ma'ruf, dikutip Senin (29/8/2022).

Baca Juga:
BI Ungkap Dampak Tarif PPN 12 Persen Terhadap Inflasi ‘Tidak Besar’

Walau harga-harga bahan pangan tercatat naik, Ma'ruf menilai kondisi perekonomian Indonesia saat ini masih lebih baik bila dibandingkan dengan negara-negara lain khususnya dalam hal inflasi.

Menurut Ma'ruf, inflasi Indonesia per Juli 2022 yang hanya sebesar 4,94% tergolong rendah bila dibandingkan dengan negara-negara lain. Pertumbuhan ekonomi Indonesia juga masih mampu mencapai 5% pada kuartal lalu.

Selain memberikan bansos, Ma'ruf mengatakan pemerintah juga masih mempertimbangkan beberapa opsi kebijakan terkait dengan harga BBM. Di tengah keterbatasan anggaran, pemerintah memiliki opsi untuk menaikkan harga, membatasi volume, atau menambah nilai subsidi BBM.

Baca Juga:
Ada Rencana Penurunan Batas Omzet PPh Final UMKM, Ini Kata Pemerintah

"Ini opsi-opsi yang sekarang lagi dibicarakan oleh pemerintah. Itu saja, mudah-mudahan nanti ada solusi yang terbaik buat masyarakat, dan buat pemerintah, buat bangsa, dan buat negara," ujar Ma'ruf.

Untuk diketahui, penghitungan dari Kementerian Keuangan sebelumnya menunjukkan anggaran subsidi energi dan kompensasi senilai Rp502,4 triliun tidak mencukupi untuk mempertahankan harga BBM saat ini.

Bila pemerintah tetap mempertahankan harga Pertalite dan Solar bersubsidi, belanja subsidi dan kompensasi diperkirakan jebol menjadi senilai Rp698 triliun.

Tingginya kebutuhan anggaran subsidi dan kompensasi disebabkan oleh tingginya volume konsumsi serta melesetnya asumsi harga minyak mentah (Indonesia Crude Price/ICP) dan nilai tukar rupiah. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 19 Desember 2024 | 09:43 WIB KEBIJAKAN MONETER

BI Ungkap Dampak Tarif PPN 12 Persen Terhadap Inflasi ‘Tidak Besar’

Rabu, 18 Desember 2024 | 08:40 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Ada Rencana Penurunan Batas Omzet PPh Final UMKM, Ini Kata Pemerintah

Selasa, 17 Desember 2024 | 17:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Naik ke 12%, Inflasi Diperkirakan Hanya Naik 0,3 Poin Persen

Selasa, 10 Desember 2024 | 09:30 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Prabowo Minta Kerja Sama Pengendalian Inflasi Dilanjutkan

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra