INGGRIS

Hanya Selidiki WPOP dan UMKM, Otoritas Pajak Raup Rp87,2 Triliun

Redaksi DDTCNews | Kamis, 13 Februari 2020 | 19:30 WIB
Hanya Selidiki WPOP dan UMKM, Otoritas Pajak Raup Rp87,2 Triliun

Kantor Pusat HMRC di Jalan Parliament, 100, Westminster, London.

LONDON, DDTCNews—Otoritas pajak Inggris Raya (Her Majesty's Revenue and Customs/HMRC) disebut meraup miliran uang setoran pajak dari kegiatan usaha ekstra (extra effort) untuk wajib pajak orang pribadi (WPOP) dan usaha mikro, kecil menengah (UMKM).

Laporan firma hukum Pinsent Masons menyebutkan HMRC mengumpulkan tambahan penerimaan GB£4,9 miliar atau setara dengan Rp87,2 triliun dari extra effort kepada WPOP dan bisnis berskala kecil. Pundi-pundi poundsterling tersebut dihasilkan dalam periode tahun fiskal 2018-2019.

“HMRC hanya menginvestasikan belanja pegawai sebesar GB£309 juta kepada para stafnya untuk mendapatkan tambahan penerimaan tersebut,” kata Partner Pinsent Masons Steven Porter di London, Kamis (13/2/2020).

Baca Juga:
Cara Ubah Data Alamat Wajib Pajak di Coretax DJP

Tambahan penerimaan dari pemeriksaan terhadap WPOP dan UMKM itu, sambungnya, satu paket dengan realisasi setoran sebesar GB£1,2 miliar yang bersumber dari penyelidikan pajak penghasilan dengan status kurang bayar.

Steven menyebutkan realisasi extra effort otoritas pajak Negeri Ratu Elizabeth itu merupakan hasil dari penerapan pengawasan berbasis data. Adapun basis data yang digunakan untuk pengawasan tersebut berasal dari dalam dan luar negeri.

“HMRC memiliki berbagai sumber daya sekaligus sumber data dan informasi baru yang dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuannya dalam mengidentifikasi kesalahan wajib pajak dalam beberapa tahun terakhir,” jelasnya.

Baca Juga:
Jaga Daya Beli, India Naikkan Threshold Penghasilan Tidak Kena Pajak

Menurut Steven, rasio keberhasilan melakukan extra effort kepada WPOP dan bisnis kecil lebih besar ketimbang melakukan pemeriksaan kepada wajib pajak kelas kakap. Pasalnya, biaya untuk menjamin kepatuhan dan melakukan pemeriksaannya lebih tinggi ketimbang pada WPOP dan bisnis kecil.

Hitung-hitungan Pinsent Masons menunjukan dengan capaian GB£4,9 miliar, otoritas pajak hanya mengeluarkan GB£1 dengan hasil yang didapat sebesar GB£16. Kalkulasi ini jauh berbeda jika otoritas berhadapan dengan korporasi besar dalam sengketa pajak berkepanjangan.

“Wajib pajak orang pribadi dan bisnis kecil lebih rentan terhadap investigasi pajak. Karena mereka cenderung tidak memiliki akses kepada penasehat atau konsultan ketika berhadapan dengan HMRC,” tuturnya seperti dilansir accountancydaily. (Bsi)


Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 04 Februari 2025 | 14:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Ubah Data Alamat Wajib Pajak di Coretax DJP

Selasa, 28 Januari 2025 | 12:30 WIB PELAPORAN SPT TAHUNAN

Lapor SPT Tahunan Masih di DJP Online, Apa Saja yang Perlu Disiapkan?

BERITA PILIHAN
Selasa, 04 Februari 2025 | 17:39 WIB KELAS PPH PASAL 21 (6)

Ketentuan Tarif PPh Pasal 21 Pasca Tarif Efektif Rata-Rata (TER)

Selasa, 04 Februari 2025 | 16:47 WIB CORETAX DJP

Baru! DJP Rilis Update Soal Bupot PPh dan Surat Teguran di Coretax

Selasa, 04 Februari 2025 | 16:15 WIB PER-30/BC/2024

Bea Cukai Ubah Aturan Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari TPB

Selasa, 04 Februari 2025 | 16:00 WIB CORETAX DJP

DJP Terbitkan Buku Manual Modul SPT Masa PPh Unifikasi, Unduh di Sini

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:33 WIB OPINI PAJAK

Menjadikan Pajak sebagai Instrumen Alternatif Memberantas Korupsi

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Tagih Tunggakan Pajak 5,4 Juta Kendaraan, Begini Strategi Pemprov

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:00 WIB FOUNDER DDTC DARUSSALAM:

‘Pajak Tidak Boleh Dipungut secara Sewenang-wenang’

Selasa, 04 Februari 2025 | 14:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Ubah Data Alamat Wajib Pajak di Coretax DJP

Selasa, 04 Februari 2025 | 13:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Cegah Penerapan UTPR Pajak Minimum Global, AS Siapkan Skema Retaliasi