Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Beri Penjelasan Soal Anggaran Bansos

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa penyesuaian alokasi anggaran (automatic adjustment) yang dilakukan pemerintah pada awal 2024 bukanlah untuk membiayai bansos.

Dalam sidang sengketa hasil pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK), bansos dan belanja perlindungan sosial sudah dianggarkan pada bagian anggaran setiap kementerian dan bagian anggaran bendahara umum negara (BUN).

"Jadi, bansos itu posnya beda sama sekali dan tidak dibiayai oleh automatic adjustment," katanya, dikutip pada Minggu (7/4/2024).

Automatic adjustment dilaksanakan sejak 2022 berdasarkan UU 6/2021 tentang APBN 2022, UU 28/2022 tentang APBN 2023, dan UU 19/2023 tentang APBN 2024

Merujuk pada Pasal 32 ayat (1) UU 28/2022, pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan penyesuaian belanja negara dalam hal penerimaan negara diperkirakan tidak mencapai target, adanya perkiraan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, ada pengeluaran yang melebihi pagu, atau untuk menjaga keberlanjutan fiskal.

Penyesuaian belanja negara yang dimaksud antara lain automatic adjustment, realokasi anggaran, pemotongan belanja, penyesuaian pagu, ataupun pergeseran anggaran antarprogram.

Melalui automatic adjustment, Kementerian Keuangan memblokir 5% anggaran kementerian dan lembaga (K/L) dalam rangka meningkatkan disiplin fiskal dan mendorong masing-masing K/L untuk melakukan penajaman prioritas.

Sri Mulyani menjelaskan anggaran yang diblokir melalui automatic adjustment hanya sebesar 5% karena secara historis penyerapan anggaran oleh setiap K/L adalah sebesar 95%. Dengan demikian, pemblokiran anggaran sebesar 5% tidak akan mengganggu kinerja K/L.

"Saat kami menyampaikan automatic adjustment 5% itu diharapkan tidak memengaruhi kemampuan K/L untuk menjalankan program-program prioritas dan dana automatic adjustment itu tidak dialihkan ke K/L yang lain," tuturnya. (rig)