RAPBN 2022

Hadapi Pandemi Tahun Depan, Airlangga Harap Anggaran PEN Rp321 T Cukup

Dian Kurniati | Rabu, 15 September 2021 | 18:30 WIB
Hadapi Pandemi Tahun Depan, Airlangga Harap Anggaran PEN Rp321 T Cukup

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. 

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk program pemulihan ekonomi nasional (PEN) pada RAPBN 2022 senilai Rp321,2 triliun atau turun 57% dari alokasi anggaran tahun ini yang mencapai Rp744,75 triliun.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pagu PEN sudah mempertimbangkan potensi risiko meluasnya Covid-19 pada tahun depan. Dia berharap alokasi anggaran tersebut dapat digunakan untuk menangani pandemi dan memulihkan perekonomian pada 2022.

"Diharapkan ini dapat mengikuti perkembangan dari penanganan Covid-19," katanya, Rabu (15/9/2021).

Baca Juga:
Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Anggaran PEN akan dialokasikan pada berbagai bidang di antaranya bidang kesehatan Rp77,05 triliun, perlindungan sosial Rp126,54 triliun, program prioritas Rp90,04 triliun, serta dukungan UMKM dan korporasi Rp27,48 triliun.

Airlangga menilai penanganan pandemi saat ini terus menunjukkan tren perbaikan. Dia memprediksi dampak kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat pada Juli-Agustus 2021 hanya akan bersifat sementara.

Dia menyebut keberhasilan pengendalian Covid-19 telah membuat pertumbuhan ekonomi makin membaik. Pada kuartal II/2021, pertumbuhan ekonomi nasional tercatat mencapai 7,7% atau tertinggi dalam 16 tahun terakhir.

Baca Juga:
PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Menurutnya, kinerja pemulihan ekonomi Indonesia lebih baik dibandingkan dengan beberapa lain seperti Vietnam yang tumbuh 6,6%, Korea Selatan 5,9%, dan Arab Saudi 1,5%.

Airlangga menambahkan keberlangsungan sektor usaha tetap menjadi fokus pemerintah, baik untuk UMKM maupun korporasi. Dukungan pemulihan dunia usaha akan diberikan melalui berbagai insentif perpajakan dan skema penyaluran kredit melalui perbankan.

Dukungan tersebut juga akan dilakukan dengan mengombinasikan kebijakan fiskal dan moneter di antaranya dalam hal pembiayaan APBN. "Diharapkan ini dapat mengoptimalisasi penanganan Covid dan menjaga kesinambungan fiskal melalui pengurangan beban negara," ujarnya. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bagaimana Cara Peroleh Diskon 50 Persen Listrik Januari-Februari 2025?