THAILAND

Genjot Penjualan Mobil, Tarif Cukai Bakal Dipangkas

Dian Kurniati | Selasa, 26 Mei 2020 | 12:08 WIB
Genjot Penjualan Mobil, Tarif Cukai Bakal Dipangkas

Ilustrasi. 

BANGKOK, DDTCNews—Kepala Departemen Cukai Thailand Patchara Anuntasilpa menyatakan dukungannya terhadap proposal pemotongan pajak cukai penjualan mobil dalam rangka meningkatkan permintaan domestik.

Patchara menilai pemangkasan cukai sebenarnya menguntungkan pemerintah, produsen dan konsumen mobil. Apalagi dengan kondisi pandemi virus Corona saat ini sehingga relaksasi dibutuhkan untuk menjaga konsumsi.

“Produsen mobil bisa menjual stok mereka untuk memperbaiki arus kas, sedangkan pemerintah akan memperoleh setoran pajak meski jumlahnya lebih sedikit dan konsumen memiliki pilihan mobil yang lebih murah,” katanya, Selasa (26/5/2020).

Baca Juga:
Otoritas Ini Usulkan Perubahan Aturan Pencegahan WP ke Luar Negeri

Selama ini, cukai mobil menyumbang sekitar 100 miliar baht per tahun kepada negara. Mobil rakitan baru akan dikenai pajak cukai setelah meninggalkan pabrik perakitan yang berada di zona bebas pajak.

Pengusaha otomotif yang tergabung Federasi Industri Thailand (FTI) sebelumnya sempat mengusulkan tiga stimulus kepada pemerintah untuk menyelamatkan industry otomotif atau mobil.

Usulan itu terdiri dari pengurangan pajak cukai 50% hingga akhir tahun, skema pertukaran mobil dengan imbalan 100.000 baht yang dibayarkan oleh negara, dan menunda penerapan standar emisi Euro 5.

Baca Juga:
Diperpanjang hingga 2030, Lahan Pertanian di Negara Ini Bebas Pajak

Menurut data FTI, produksi mobil turun pada April 2020 menurun 83,6% ketimbang periode yang sama tahun lalu. Sementara dalam empat bulan pertama tahun ini, produksi mobil Thailand hanya mencapai 478.393 unit, turun 32,8% secara tahunan.

Usulan FTI perihal pemangkasan cukai tersebut saat ini masih memerlukan persetujuan dari Menteri Keuangan Uttama Savanayana sebelum diteruskan ke kabinet. Sementara untuk usulan lainnya, masih menunggu keputusan dari Menteri Perindustrian.

Di sisi lain, Uttama juga sedang menghadapi persoalan lain yang juga penting yaitu perihal lapangan kerja. Jika tidak ada aral melintang, Kementerian Keuangan akan merilis skema penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat berpenghasilan rendah setelah pandemi berakhir.

“Skema ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan bagi mereka yang berada kelompok terbawah, sambil memberikan bantuan uang tunai kepada para pekerja informal,” tuturnya dilansir dari Bangkokpost. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Selasa, 24 Desember 2024 | 10:00 WIB PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Antisipasi Dampak Opsen, Pemprov Kalbar Beri Keringanan Pajak

Selasa, 24 Desember 2024 | 09:30 WIB LAYANAN PAJAK

Butuh Layanan Pajak? Cek Lagi Jadwal Libur Natal dan Tahun Baru KPP

Selasa, 24 Desember 2024 | 09:12 WIB LITERATUR PAJAK

Gratis! Download 10 Buku Pajak yang Diterbitkan DDTC

Selasa, 24 Desember 2024 | 09:07 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Coretax Berlaku 2025, DJP Online Tetap Bisa Digunakan Sementara

Senin, 23 Desember 2024 | 18:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP Sebut Top-up e-Money Juga Bakal Kena PPN 12 Persen Tahun Depan

Senin, 23 Desember 2024 | 18:00 WIB PMK 101/2024

PMK Baru, Menkeu Bisa Nilai Kesesuaian KUA-PPAS Pemda dengan KEM PPKF

Senin, 23 Desember 2024 | 17:30 WIB KABUPATEN SIDOARJO

Veteran dan Pensiunan Dapat Insentif, Setoran PBB Tetap Capai Target

Senin, 23 Desember 2024 | 17:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Kenaikan Tarif PPN, DJP Tetap Optimalkan Penerimaan Tahun Depan

Senin, 23 Desember 2024 | 16:30 WIB CORETAX SYSTEM

Akses Aplikasi Coretax, Wajib Pajak Perlu Ganti Password Dahulu