THAILAND

Genjot Penjualan Mobil, Tarif Cukai Bakal Dipangkas

Dian Kurniati | Selasa, 26 Mei 2020 | 12:08 WIB
Genjot Penjualan Mobil, Tarif Cukai Bakal Dipangkas

Ilustrasi. 

BANGKOK, DDTCNews—Kepala Departemen Cukai Thailand Patchara Anuntasilpa menyatakan dukungannya terhadap proposal pemotongan pajak cukai penjualan mobil dalam rangka meningkatkan permintaan domestik.

Patchara menilai pemangkasan cukai sebenarnya menguntungkan pemerintah, produsen dan konsumen mobil. Apalagi dengan kondisi pandemi virus Corona saat ini sehingga relaksasi dibutuhkan untuk menjaga konsumsi.

“Produsen mobil bisa menjual stok mereka untuk memperbaiki arus kas, sedangkan pemerintah akan memperoleh setoran pajak meski jumlahnya lebih sedikit dan konsumen memiliki pilihan mobil yang lebih murah,” katanya, Selasa (26/5/2020).

Baca Juga:
Negara Ini Bakal Pangkas Tarif Bea Masuk Minuman Beralkohol

Selama ini, cukai mobil menyumbang sekitar 100 miliar baht per tahun kepada negara. Mobil rakitan baru akan dikenai pajak cukai setelah meninggalkan pabrik perakitan yang berada di zona bebas pajak.

Pengusaha otomotif yang tergabung Federasi Industri Thailand (FTI) sebelumnya sempat mengusulkan tiga stimulus kepada pemerintah untuk menyelamatkan industry otomotif atau mobil.

Usulan itu terdiri dari pengurangan pajak cukai 50% hingga akhir tahun, skema pertukaran mobil dengan imbalan 100.000 baht yang dibayarkan oleh negara, dan menunda penerapan standar emisi Euro 5.

Baca Juga:
Ramai Lapor ke Otoritas, WP di Negara Ini Muak dengan Tax Evasion

Menurut data FTI, produksi mobil turun pada April 2020 menurun 83,6% ketimbang periode yang sama tahun lalu. Sementara dalam empat bulan pertama tahun ini, produksi mobil Thailand hanya mencapai 478.393 unit, turun 32,8% secara tahunan.

Usulan FTI perihal pemangkasan cukai tersebut saat ini masih memerlukan persetujuan dari Menteri Keuangan Uttama Savanayana sebelum diteruskan ke kabinet. Sementara untuk usulan lainnya, masih menunggu keputusan dari Menteri Perindustrian.

Di sisi lain, Uttama juga sedang menghadapi persoalan lain yang juga penting yaitu perihal lapangan kerja. Jika tidak ada aral melintang, Kementerian Keuangan akan merilis skema penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat berpenghasilan rendah setelah pandemi berakhir.

“Skema ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan bagi mereka yang berada kelompok terbawah, sambil memberikan bantuan uang tunai kepada para pekerja informal,” tuturnya dilansir dari Bangkokpost. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Minggu, 20 Oktober 2024 | 14:00 WIB HONG KONG

Negara Ini Bakal Pangkas Tarif Bea Masuk Minuman Beralkohol

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN