Genjot PBB, 11 Jenis Objek Pajak Khusus Ditetapkan

TANJUNG REDEB, DDTCNews – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupatean Berau akan menetapkan objek pajak khusus pada bangunan yang difungsikan sebagai tempat usaha, seperti rumah makan, hotel, pabrik, gudang, stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan lainnya.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Berau Maulidiyah mengatakan hal itu dilakukan untuk memaksimalkan sektor pendapatan dari penarikan pajak daerah, khususnya dari pajak bumi dan bangunan (PBB)

Salah satunya, dengan menetapkan objek pajak khusus pada bangunan yang difungsikan sebagai tempat usaha, seperti rumah makan, hotel, pabrik, gudang, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan lainnya.

“Selama ini PBB untuk tempat-tempat usaha itu sama dengan rumah tinggal biasa. Nilainya ditentukan berdasarkan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) saja,” kata Maulidiyah saat ditemui di ruang kerjanya kemarin (22/8).

Maulidiyah mengatakan Bapenda Berau telah menetapkan 11 bangunan menjadi objek pajak khusus sesuai kriteria yang telah ditentukan. "Nanti kalau jadi objek khusus, akan ada hitungan khususnya untuk menetapkan berapa nilai pajak yang harus mereka bayar,” sambungnya.

Dia mencontohkan besaran PBB Hotel Palmy Exclusive yang sebelumnya hanya sekitar Rp500 ribu per tahun, sekarang mencapai Rp43 juta per tahun. "Sekarang kami masih melakukan pendataan terhadap seluruh objek pajak, tidak bisa cepat karena keterbatasan personel,” jelasnya.

Tak hanya itu, upaya lain untuk meningkatkan PAD dengan merencanakan penarikan pajak sarang burung walet rumahan yang selama ini disebutnya luput dari penarikan.

Namun untuk melakukan pungutan pajak sarang burung walet rumahan, Maulidiyah mengatakan Bapenda masih menunggu ditetapkannya Peraturan Bupati sekaligus melakukan pendataan sarang walet rumahan di Bumi Batiwakkal.

“Jujur saja ini sempat menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan, tapi kita tidak bisa apa-apa juga karena memang mereka belum ada izin, jadi belum bisa ditarik pajaknya. Tapi kalau sekarang sudah diproses izinnya di BPMPTSP (Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu). Jadi nanti jadi objek pajak juga,” pungkasnya.