VIETNAM

Genjot Konsumsi, Vietnam Bakal Obral Diskon PPN Hingga Akhir Tahun

Muhamad Wildan | Sabtu, 25 September 2021 | 14:00 WIB
Genjot Konsumsi, Vietnam Bakal Obral Diskon PPN Hingga Akhir Tahun

Ilustrasi.

HANOI, DDTCNews - Vietnam berencana memberikan beragam insentif pajak dengan pagu mencapai VND21,3 triliun atau setara Rp13,3 triliun. Langkah ini diambil untuk mendukung pemulihan ekonomi setelah gelombang keempat pandemi Covid-19 melanda negara tersebut.

Saat ini parlemen Vietnam sedang menimbang usulan pemerintah yang berencana memberikan diskon PPN hingga 30% pada 3 bulan terakhir tahun 2021.

"Keringanan pajak ini akan memberikan manfaat bagi konsumen mengingat kebijakan tersebut akan menurunkan biaya yang diperlukan untuk barang dan jasa," ujar Menteri Keuangan Vietnam Ho Duc Phoc seperti dilansir vnexpress.net, dikutip Selasa (21/9/2021).

Baca Juga:
Tarif Bea Masuk Trump terhadap 2 Negara Ini Lebih Tinggi dari China

Sektor-sektor yang rencananya akan memanfaatkan diskon PPN antara lain sektor transportasi, akomodasi, makanan dan minuman, perfilman, hiburan, hingga sektor olahraga.

Melalui insentif ini, diperkirakan total potensi penerimaan PPN yang tidak dipungut oleh pemerintah akan mencapai VND5 triliun. Adapun tarif PPN yang berlaku di Vietnam saat ini adalah sebesar 10% untuk sebagian besar barang, sedangkan barang mewah dikenai PPN 15%.

Selain memberikan insentif PPN, Vietnam juga berencana untuk memberikan diskon pajak korporasi sebesar 30% khusus bagi perusahaan dengan pendapatan di bawah VND200 miliar serta yang tahun lalu mengalami kerugian.

Baca Juga:
Trump Bakal Kenakan Bea Masuk 25% atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Melalui kebijakan ini, potensi pajak korporasi yang tidak dipungut oleh Vietnam diperkirakan akan mencapai VND2,2 triliun.

Terakhir, pemerintah juga mengusulkan pembebasan PPh orang pribadi, PPN, dan pajak-pajak lainnya khusus bagi wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak pengusaha kecil khusus pada kuartal III/2021 dan kuartal IV/2021.

Potensi penerimaan pajak yang hilang akibat kebijakan ini diperkirakan akan mencapai VND8,8 triliun. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 26 Januari 2025 | 13:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Tarif Bea Masuk Trump terhadap 2 Negara Ini Lebih Tinggi dari China

Minggu, 26 Januari 2025 | 11:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Bakal Kenakan Bea Masuk 25% atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Minggu, 26 Januari 2025 | 09:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani: Kebijakan Harga Gas Bumi Kerek Setoran Pajak Perusahaan

BERITA PILIHAN
Minggu, 26 Januari 2025 | 13:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Tarif Bea Masuk Trump terhadap 2 Negara Ini Lebih Tinggi dari China

Minggu, 26 Januari 2025 | 12:00 WIB KEBIJAKAN BEA DAN CUKAI

PMK 115/2024 Berlaku, Penagihan Kepabeanan dan Cukai Bakal Lebih Mudah

Minggu, 26 Januari 2025 | 11:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Bakal Kenakan Bea Masuk 25% atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Minggu, 26 Januari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Pembuatan Faktur Pajak Barang Non-Mewah di e-Faktur oleh PKP Tertentu

Minggu, 26 Januari 2025 | 10:30 WIB PERMENDAG 27/2024

Aturan Baru Berlaku! LNSW Ingatkan Pemilik Kargo soal Kewajiban PAB

Minggu, 26 Januari 2025 | 09:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani: Kebijakan Harga Gas Bumi Kerek Setoran Pajak Perusahaan

Minggu, 26 Januari 2025 | 08:30 WIB PROVINSI LAMPUNG

Ribuan Kendaraan WP Badan Nunggak Pajak, Pemprov Gencarkan Penagihan

Minggu, 26 Januari 2025 | 08:00 WIB PMK 114/2024

DJBC Pertegas Aturan Teknik Sampling pada Audit Kepabeanan dan Cukai