KEBIJAKAN EKONOMI

Genjot Ekspor, Insentif Fiskal Bisa Jadi Opsi Pemerintah

Redaksi DDTCNews | Kamis, 09 Agustus 2018 | 08:53 WIB
Genjot Ekspor, Insentif Fiskal Bisa Jadi Opsi Pemerintah

JAKARTA, DDTCNews - Dua bulan surplus dan selebihnya defisit adalah wajah neraca perdagangan Indonesia pada semester I 2018. Insentif fiskal bisa jadi opsi untuk genjot ekspor pada semester II.

Hal tersebut diungkapkan oleh Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Heri Firdaus. Menurutnya, insentif fiskal tidak hanya ditujukan bagi kegiatan investasi baru. Namun, pelaku usaha dengan orientasi ekspor juga perlu diberi fasilitas dan kemudahan dalam ekspansi bisnis.

"Masalah pertama adalah perlunya fasilitas ekspor dari pemerintah, terutama dari media promosi ke negara negara yang saat ini memang belum menjadi tujuan ekspor utama kita," katanya di Kantor Indef, Rabu (8/8).

Baca Juga:
Dorong Konsumsi 2025, Negara Tetangga Ini Kembali Beri Diskon Pajak

Menurutnya, selama ini pasar ekspor Indonesia hanya terpaku kepada Jepang, Tiongkok, Amerika Serikat dan Eropa. Padahal ada pasar yang tidak kalah prospek, seperti mulai berkembangnya negara-negara benua Afrika.

"Banyak kawasan yang sedang berkembang saat ini. Itu yang harus didorong terutama di kawasan Afrika bagian tengah ke selatan. Di sana banyak negara yang mulai berkembang, nah ciri negara yang baru berkembang itu masyarakatnya butuh pakaian, alas kaki, obat-obatan dan makanan. Semua produk itu kita bisa buat," terangnya.

Oleh karena itu fasilitas fiskal juga harus diarahkan untuk mendorong ekspansi pelaku usaha Indonesia di luar negeri. Selain dorongan untuk ekspansi, insentif juga idealnya ditujukan untuk menekan biaya produksi di dalam negeri.

Baca Juga:
April 2024: WP Terpilih Ikut Uji Coba Coretax, Bonus Pegawai Kena TER

"Banyak yang bisa pemerintah lakukan terkait insentif.Ini yang harus di selaraskan lagi dengan kebutuhan dunia usaha. Sekarang sudah ada tax holiday, tapi harus ada instrumen lebih tepat.

Misal dari sisi input produksi yang selama ini jadi momok yang sebabkan naiknya biaya misal dari sisi energi seperti pasokan gas listrik, harga bahan baku yang tidak stabil dan persoalan ketenagakerjaan," ungkap Heri.

Bauran kebijakan ini krusial untuk dorong ekspor, pasalnya daya saing produk Indonesia terus tergerus dalam beberapa tahun terakhir. Pangsa ekspor Indonesia terhadap ekspor dunia kian menurun. Pangsa ekspor Indonesia pada 2013 terhadap total ekspor dunia mencapai lebih dari 1%, namun pada 2017 pangsanya menyusut menjadi 0,9%.

"Sementara sepanjang 2013-2016 pangsa pasar ekspor Vietnam terhadap ekspor dunia naik dari 0,7% menjadi 1,4%," tutupnya. (Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 27 Desember 2024 | 17:00 WIB KILAS BALIK 2024

April 2024: WP Terpilih Ikut Uji Coba Coretax, Bonus Pegawai Kena TER

Jumat, 27 Desember 2024 | 10:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jamin Stimulus Ekonomi Efektif, Birokrasi Penyaluran Perlu Dipermudah

Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

BERITA PILIHAN
Sabtu, 28 Desember 2024 | 12:00 WIB PERATURAN KEPABEANAN

Aturan Baru terkait Pembukuan di Bidang Bea dan Cukai, Unduh di Sini

Sabtu, 28 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Hal-Hal yang Perlu WP OP Siapkan Sebelum Lapor SPT Tahunan

Sabtu, 28 Desember 2024 | 09:30 WIB KILAS BALIK 2024

Mei 2024: Fitur e-Bupot Diperbarui, Insentif Perpajakan di IKN Dirilis

Sabtu, 28 Desember 2024 | 09:00 WIB LAPORAN TAHUNAN DJP 2023

DJP Sampaikan 491 Laporan Gratifikasi di 2023, Nilainya Rp691,8 Miliar

Sabtu, 28 Desember 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

DJBC Kembangkan Aplikasi CEISALite, Hanya Aktif Jika Hal Ini Terjadi

Sabtu, 28 Desember 2024 | 07:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Login Aplikasi Coretax DJP

Jumat, 27 Desember 2024 | 19:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

NIB Pelaku Usaha Bisa Berlaku Jadi ‘Kunci’ Akses Kepabeanan, Apa Itu?