INGGRIS

Gelapkan Uang Pajak, Sejarawan Inggris Ini Masuk Bui

Redaksi DDTCNews | Selasa, 03 Juli 2018 | 11:45 WIB
Gelapkan Uang Pajak, Sejarawan Inggris Ini Masuk Bui

LONDON, DDTCNews – Howard Tuck seorang sejarawan yang muncul di beberapa film dokumenter perang dijatuhkan hukuman 2 tahun 3 bulan penjara karena tidak melaporkan pendapatannya kepada Her Majesty Revenue and Customs (HMRC).

Kabarnya, Howard tidak melaporkan pajak atas penghasilannya selama 6 tahun berturut-turut sejak periode tahun 2010 hingga 2016. Berdasarkan informasi economia.icaew.com, kelalaiannya itu mencapai senilai £115.446 atau Rp2,17 miliar.

“Selama periode tersebut, Howard memiliki sejumlah pekerjaan dan mendapat bayaran keseluruhan berkisar £1.000.844 atau Rp18,83 miliar. Tapi penghasilannya tersebut tidak pernah dilaporkan oleh HMRC,” demikian mengutip economia.icaew.com, Jumat (29/6).

Baca Juga:
DJP Serahkan Kasus Penggelapan Pajak Rp63 Miliar ke Kejari

Lebih merinci, penghasilan yang diperoleh Howard terdiri dari £960.844 atau Rp18,07 miliar untuk mengatur tur sejarah dan kunjungan ke medan perang, bahkan dia mendapat bayaran lagi senilai £40.000 atau Rp752,88 juta untuk pekerjaan dokumenternya.

Hal ini mendapat sorotan dari Asisten Direktur Layanan Investigasi Penggelapan Chris Gill yang menyatakan Howard menilai masyarakat akan melindunginya dari pemeriksaan kasus ini. Chris menegaskan HMRC akan tetap menyelidiki setiap orang yang melanggar hukum.

“Penggelapan pajak bukanlah bentuk kejahatan tanpa korban, tapi justru kejahatan ini menghilangkan pendanaan untuk layanan publik yang sangat dibutuhkan warga,” papar Chris.

Sebagai informasi, Howard telah muncul dalam film dokumenter seperti ‘Escape From A Nazi Death Camp’ dan ‘Digging The Great Escape’. (Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 03 Januari 2025 | 15:30 WIB PENEGAKAN HUKUM

DJP Serahkan Kasus Penggelapan Pajak Rp63 Miliar ke Kejari

Jumat, 22 November 2024 | 14:49 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ada Efisiensi Tata Kelola, Prabowo Sebut Kepercayaan Investor Membaik

Kamis, 31 Oktober 2024 | 08:18 WIB SERTIFIKASI PROFESIONAL PAJAK

Memahami Aspek Perpajakan di Yurisdiksi Lain dengan Sertifikasi ADIT

BERITA PILIHAN
Minggu, 02 Februari 2025 | 11:30 WIB KOTA MEDAN

Wah! Medan Bisa Kumpulkan Rp784,16 Miliar dari Opsen Pajak

Minggu, 02 Februari 2025 | 10:30 WIB PMK 116/2024

Organisasi dan Tata Kerja Setkomwasjak, Unduh Peraturannya di Sini

Minggu, 02 Februari 2025 | 10:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

NPWP OP Baru Terdaftar di 2025, Lapor SPT-nya Nanti 2026 Pakai Coretax

Minggu, 02 Februari 2025 | 09:35 WIB KOTA BATAM

Begini Strategi Pemkot Optimalkan Pajak Reklame pada Tahun Ini

Minggu, 02 Februari 2025 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Siapa Saja Sih, yang Bisa Ditunjuk Jadi PIC di Coretax? Ini Jawabnya

Minggu, 02 Februari 2025 | 08:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Resmi Mulai Kenakan Bea Masuk Atas Barang Kanada, Meksiko, China

Minggu, 02 Februari 2025 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Diskon Tiket Pesawat Ada Lagi Saat Lebaran, Upaya Kendalikan Inflasi

Sabtu, 01 Februari 2025 | 17:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

NPWP Sementara 9990000000999000, Dipakai Jika NIK Tak Valid di e-Bupot

Sabtu, 01 Februari 2025 | 17:15 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Pemerintah Naikkan Biaya SLO Listrik, Kecuali Pelanggan 450 dan 900 VA

Sabtu, 01 Februari 2025 | 14:30 WIB PILKADA 2024

Prabowo Ingin Kepala Daerah Hasil Pilkada 2024 segera Dilantik