PEMILU 2024

Ganjar-Mahfud Janjikan Insentif Pajak Investor Startup dan Papua

Dian Kurniati | Jumat, 20 Oktober 2023 | 10:04 WIB
Ganjar-Mahfud Janjikan Insentif Pajak Investor Startup dan Papua

Bakal calon presiden Ganjar Pranowo (kanan) didampingi bakal calon wakil presiden Mahfud MD (kiri) bersama para pendukungnya tiba di Gedung KPU, Jakarta, Kamis (19/10/2023). Pasangan bakal capres dan bakal cawapres yang diusung koalisi PDIP, PPP, Perindo, dan Hanura tersebut mendaftarkan diri mereka sebagai peserta dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/Spt.

JAKARTA, DDTCNews – Pasangan bakal calon presiden -wakil presiden Ganjar Pranowo-Mahfud MD menjanjikan pemberian insentif pajak untuk beberapa kegiatan apabila terpilih dalam Pilpres 2024.

Berdasarkan pada dokumen visi dan misi Ganjar-Mahfud, insentif pajak salah satunya diberikan untuk mendukung rintisan usaha digital atau startup. Pengembangan startup ini menjadi bagian dari misi mempercepat pembangunan sistem digital nasional.

“Mewujudkan Indonesia yang subur digital melalui dukungan nyata terhadap rintisan usaha digital seperti kemudahan pembiayaan, insentif pajak, dan inkubasi bisnis," bunyi dokumen visi dan misi Ganjar-Mahfud, dikutip pada Jumat (20/10/2023).

Baca Juga:
Veteran dan Pensiunan Dapat Insentif, Setoran PBB Tetap Capai Target

Dalam misi mempercepat pembangunan sistem digital nasional, Ganjar-Mahfud memiliki 2 program besar. Pertama, mengenai pengembangan infrastruktur digital hebat dan sumber daya manusia (SDM) digital andal.

Kedua, menciptakan ekosistem digital yang berdaya saing. Pada program kedua inilah pasangan tersebut menjanjikan pengembangan startup, data pada ruang digital yang aman, regulasi platform digital yang berkeadilan, kemandirian industri digital, serta digital berdaulat.

Pada dokumen yang sama juga tertulis insentif pajak bakal diberikan untuk menghilangkan kesenjangan ekonomi-sosial di Papua. Program ini masuk dalam misi mempercepat pemerataan pembangunan ekonomi.

Baca Juga:
Diperpanjang hingga 2030, Lahan Pertanian di Negara Ini Bebas Pajak

Masalah yang disorot seperti belum meratanya pembangunan di Papua. Melalui pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi akan lebih merata. Pemerataan pembangunan juga akan mengurangi kemiskinan dan memperbaiki taraf hidup warga hingga yang paling membutuhkan.

“Mengurangi kesenjangan ekonomi-sosial karena perbedaan dalam pertumbuhan, pengembangan, dan akses terhadap sumber daya antardaerah melalui redistribusi sumber daya, investasi infrastruktur, insentif pajak, atau dukungan keuangan khusus untuk Papua," bunyi dokumen tersebut. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 23 Desember 2024 | 17:30 WIB KABUPATEN SIDOARJO

Veteran dan Pensiunan Dapat Insentif, Setoran PBB Tetap Capai Target

Sabtu, 21 Desember 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP Klaim Insentif Pajak 2025 Sudah Akomodir Rumah Tangga dan UMKM

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra