PEMILU 2024

Ganjar-Mahfud Janjikan Insentif Pajak Investor Startup dan Papua

Dian Kurniati | Jumat, 20 Oktober 2023 | 10:04 WIB
Ganjar-Mahfud Janjikan Insentif Pajak Investor Startup dan Papua

Bakal calon presiden Ganjar Pranowo (kanan) didampingi bakal calon wakil presiden Mahfud MD (kiri) bersama para pendukungnya tiba di Gedung KPU, Jakarta, Kamis (19/10/2023). Pasangan bakal capres dan bakal cawapres yang diusung koalisi PDIP, PPP, Perindo, dan Hanura tersebut mendaftarkan diri mereka sebagai peserta dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/Spt.

JAKARTA, DDTCNews – Pasangan bakal calon presiden -wakil presiden Ganjar Pranowo-Mahfud MD menjanjikan pemberian insentif pajak untuk beberapa kegiatan apabila terpilih dalam Pilpres 2024.

Berdasarkan pada dokumen visi dan misi Ganjar-Mahfud, insentif pajak salah satunya diberikan untuk mendukung rintisan usaha digital atau startup. Pengembangan startup ini menjadi bagian dari misi mempercepat pembangunan sistem digital nasional.

“Mewujudkan Indonesia yang subur digital melalui dukungan nyata terhadap rintisan usaha digital seperti kemudahan pembiayaan, insentif pajak, dan inkubasi bisnis," bunyi dokumen visi dan misi Ganjar-Mahfud, dikutip pada Jumat (20/10/2023).

Baca Juga:
Konsumsi Kelas Menengah Stabil, Ekonomi Diprediksi Tumbuh di Atas 5%

Dalam misi mempercepat pembangunan sistem digital nasional, Ganjar-Mahfud memiliki 2 program besar. Pertama, mengenai pengembangan infrastruktur digital hebat dan sumber daya manusia (SDM) digital andal.

Kedua, menciptakan ekosistem digital yang berdaya saing. Pada program kedua inilah pasangan tersebut menjanjikan pengembangan startup, data pada ruang digital yang aman, regulasi platform digital yang berkeadilan, kemandirian industri digital, serta digital berdaulat.

Pada dokumen yang sama juga tertulis insentif pajak bakal diberikan untuk menghilangkan kesenjangan ekonomi-sosial di Papua. Program ini masuk dalam misi mempercepat pemerataan pembangunan ekonomi.

Baca Juga:
Sudah Ada Banyak Insentif Pajak, DJP Ingin Daya Saing UMKM Meningkat

Masalah yang disorot seperti belum meratanya pembangunan di Papua. Melalui pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi akan lebih merata. Pemerataan pembangunan juga akan mengurangi kemiskinan dan memperbaiki taraf hidup warga hingga yang paling membutuhkan.

“Mengurangi kesenjangan ekonomi-sosial karena perbedaan dalam pertumbuhan, pengembangan, dan akses terhadap sumber daya antardaerah melalui redistribusi sumber daya, investasi infrastruktur, insentif pajak, atau dukungan keuangan khusus untuk Papua," bunyi dokumen tersebut. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 19 Oktober 2024 | 14:00 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Konsumsi Kelas Menengah Stabil, Ekonomi Diprediksi Tumbuh di Atas 5%

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 09:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sudah Ada Banyak Insentif Pajak, DJP Ingin Daya Saing UMKM Meningkat

Kamis, 17 Oktober 2024 | 09:05 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Tersisa 2 Bulan untuk Manfaatkan PPN Rumah 100% Ditanggung Pemerintah

Rabu, 16 Oktober 2024 | 14:20 WIB LITERATUR PAJAK

Cek Update Aturan Insentif PPN Rumah Tapak dan Rusun DTP di DDTC ITM

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN