VIETNAM

Game Online Bakal Kena Cukai, Pengusaha Waspadai Penurunan Permintaan

Dian Kurniati | Rabu, 26 April 2023 | 10:15 WIB
Game Online Bakal Kena Cukai, Pengusaha Waspadai Penurunan Permintaan

Ilustrasi.

HANOI, DDTCNews - Pengusaha Vietnam khawatir rencana pengenaan cukai atas game online bakal menurunkan minat konsumsi masyarakat.

Direktur Pusat Bisnis Internasional pada Gosu Corporation Duong Truong Minh mengatakan semua game online yang terdaftar akan terpengaruh secara langsung jika produk ini dikenakan cukai. Menurutnya, pengenaan cukai juga pada akhirnya bakal berdampak buruk bagi perkembangan bisnis game online di negara tersebut.

"Penerapan cukai akan menaikkan harga produk game sehingga mengurangi jumlah konsumen dan penjualannya," katanya, dikutip pada Rabu (26/4/2023).

Baca Juga:
PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Kementerian Keuangan saat ini sedang mengumpulkan masukan dari masyarakat mengenai rencana revisi UU Pajak Konsumsi Khusus. Melalui revisi ini, pemerintah ingin memasukkan video game online sebagai objek cukai.

Minh mengatakan pengenaan cukai juga akan membuat game online legal makin sulit bersaing dengan produk ilegal, terutama dari luar negeri. Pasalnya, konsumen biasanya akan mencari produk alternatif apabila game online yang tersedia di dalam negeri mengalami kenaikan harga.

Menurutnya, dampak pengenaan cukai bakal menyebabkan kerugian serius bagi produsen dan penerbit game yang legal.

Baca Juga:
Jasa Travel Agent Kena PPN Besaran Tertentu, PM Tak Dapat Dikreditkan

"Sementara itu, bisnis game online asing yang tidak terdaftar dan tidak membayar pajak atau mematuhi undang-undang Vietnam tidak dikenai pembatasan apapun," ujarnya.

Otoritas Penyiaran dan Informasi Elektronik Kementerian Informasi dan Komunikasi mencatat hingga November 2022 ada 248 perusahaan yang memiliki lisensi untuk menyediakan layanan game online. Angka tersebut termasuk 54 perusahaan yang telah berhenti beroperasi atau izinnya dicabut.

Sementara itu, game online yang disetujui ada 1.327, terdiri atas 856 game yang saat ini beredar dan 471 game yang telah diumumkan dihentikan.

Baca Juga:
Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Meski demikian, industri game di Vietnam tergolong memiliki pendapatan dan keuntungan yang rendah dibandingkan dengan negara lain di Asia Tenggara. Menurut Newzoo, pada 2022, Indonesia memimpin dengan pendapatan industri game senilai US$1,8 miliar, diikuti Thailand US$1,1 miliar, Malaysia US$911 juta, Vietnam US$782 juta, dan Singapura US$511 juta.

Wakil Ketua Asosiasi Perangkat Lunak dan Layanan Teknologi Informasi Vietnam Le Xuan Hoa menilai perusahaan game di Vietnam menghadapi kecenderungan menyusut karena game berlisensi kalah bersaing dengan produk serupa yang tidak berlisensi atau bajakan.

Dia menyebut banyak perusahaan game Vietnam telah mendirikan dan beroperasi dengan sukses di luar negeri, seperti Singapura, sehingga sumber daya di dalam negeri makin terkuras.

"Alasan dasar yang teridentifikasi adalah kebijakan pajak dan insentif yang lebih baik di Singapura," ujarnya dilansir vietnamnet.vn. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bagaimana Cara Peroleh Diskon 50 Persen Listrik Januari-Februari 2025?