VIETNAM

Game Online Bakal Kena Cukai, Pengusaha Waspadai Penurunan Permintaan

Dian Kurniati | Rabu, 26 April 2023 | 10:15 WIB
Game Online Bakal Kena Cukai, Pengusaha Waspadai Penurunan Permintaan

Ilustrasi.

HANOI, DDTCNews - Pengusaha Vietnam khawatir rencana pengenaan cukai atas game online bakal menurunkan minat konsumsi masyarakat.

Direktur Pusat Bisnis Internasional pada Gosu Corporation Duong Truong Minh mengatakan semua game online yang terdaftar akan terpengaruh secara langsung jika produk ini dikenakan cukai. Menurutnya, pengenaan cukai juga pada akhirnya bakal berdampak buruk bagi perkembangan bisnis game online di negara tersebut.

"Penerapan cukai akan menaikkan harga produk game sehingga mengurangi jumlah konsumen dan penjualannya," katanya, dikutip pada Rabu (26/4/2023).

Baca Juga:
AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Kementerian Keuangan saat ini sedang mengumpulkan masukan dari masyarakat mengenai rencana revisi UU Pajak Konsumsi Khusus. Melalui revisi ini, pemerintah ingin memasukkan video game online sebagai objek cukai.

Minh mengatakan pengenaan cukai juga akan membuat game online legal makin sulit bersaing dengan produk ilegal, terutama dari luar negeri. Pasalnya, konsumen biasanya akan mencari produk alternatif apabila game online yang tersedia di dalam negeri mengalami kenaikan harga.

Menurutnya, dampak pengenaan cukai bakal menyebabkan kerugian serius bagi produsen dan penerbit game yang legal.

Baca Juga:
Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

"Sementara itu, bisnis game online asing yang tidak terdaftar dan tidak membayar pajak atau mematuhi undang-undang Vietnam tidak dikenai pembatasan apapun," ujarnya.

Otoritas Penyiaran dan Informasi Elektronik Kementerian Informasi dan Komunikasi mencatat hingga November 2022 ada 248 perusahaan yang memiliki lisensi untuk menyediakan layanan game online. Angka tersebut termasuk 54 perusahaan yang telah berhenti beroperasi atau izinnya dicabut.

Sementara itu, game online yang disetujui ada 1.327, terdiri atas 856 game yang saat ini beredar dan 471 game yang telah diumumkan dihentikan.

Baca Juga:
Ada Fasilitas KITE, Menko Airlangga Ingin Daya Saing UMKM Meningkat

Meski demikian, industri game di Vietnam tergolong memiliki pendapatan dan keuntungan yang rendah dibandingkan dengan negara lain di Asia Tenggara. Menurut Newzoo, pada 2022, Indonesia memimpin dengan pendapatan industri game senilai US$1,8 miliar, diikuti Thailand US$1,1 miliar, Malaysia US$911 juta, Vietnam US$782 juta, dan Singapura US$511 juta.

Wakil Ketua Asosiasi Perangkat Lunak dan Layanan Teknologi Informasi Vietnam Le Xuan Hoa menilai perusahaan game di Vietnam menghadapi kecenderungan menyusut karena game berlisensi kalah bersaing dengan produk serupa yang tidak berlisensi atau bajakan.

Dia menyebut banyak perusahaan game Vietnam telah mendirikan dan beroperasi dengan sukses di luar negeri, seperti Singapura, sehingga sumber daya di dalam negeri makin terkuras.

"Alasan dasar yang teridentifikasi adalah kebijakan pajak dan insentif yang lebih baik di Singapura," ujarnya dilansir vietnamnet.vn. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 31 Januari 2025 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Ada Fasilitas KITE, Menko Airlangga Ingin Daya Saing UMKM Meningkat

Kamis, 30 Januari 2025 | 10:51 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Bangun Sistem Pajak Berkeadilan, Civil Society Perlu Pahami Isu Pajak

BERITA PILIHAN
Jumat, 31 Januari 2025 | 19:30 WIB KONSULTASI PAJAK    

DJP Bisa Tentukan Nilai Harta Berwujud, Ini yang Perlu Diperhatikan

Jumat, 31 Januari 2025 | 19:00 WIB PMK 136/2024

Pajak Minimum Global Bagi WP CbCR Bisa Dinolkan, Begini Kriterianya

Jumat, 31 Januari 2025 | 17:15 WIB DDTC ACADEMY - INTENSIVE COURSE

Wah, Transaksi Intragrup Naik! Perlu Paham Transfer Pricing

Jumat, 31 Januari 2025 | 16:11 WIB CORETAX SYSTEM

Bermunculan Surat Teguran yang Tak Sesuai di Coretax? Jangan Khawatir!

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:47 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Banyak Tantangan, Insentif Fiskal Jadi Andalan untuk Jaga Pertumbuhan

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:31 WIB KEBIJAKAN PAJAK

WP Tax Holiday Terdampak Pajak Minimum Global, PPh Badan Turun Lagi?

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:11 WIB KEBIJAKAN INVESTASI

Supertax Deduction Kurang Laku, Ternyata Banyak Investor Tak Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 14:30 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Demi Kejar Pajak, Dinas ESDM Petakan Ulang Sumur Air Tanah di Daerah

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:45 WIB PAJAK MINIMUM GLOBAL

Ada Pajak Minimum Global, RI Cari Cara Biar Insentif KEK Tetap Menarik

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:25 WIB TAX CENTER UNIVERSITAS ADVENT SURYA NUSANTARA

Gratis untuk Umum! Sosialisasi Soal Coretax, PPN 12%, dan SAK EMKM-EP