VIETNAM

Game Online Bakal Kena Cukai, Pengusaha Waspadai Penurunan Permintaan

Dian Kurniati | Rabu, 26 April 2023 | 10:15 WIB
Game Online Bakal Kena Cukai, Pengusaha Waspadai Penurunan Permintaan

Ilustrasi.

HANOI, DDTCNews - Pengusaha Vietnam khawatir rencana pengenaan cukai atas game online bakal menurunkan minat konsumsi masyarakat.

Direktur Pusat Bisnis Internasional pada Gosu Corporation Duong Truong Minh mengatakan semua game online yang terdaftar akan terpengaruh secara langsung jika produk ini dikenakan cukai. Menurutnya, pengenaan cukai juga pada akhirnya bakal berdampak buruk bagi perkembangan bisnis game online di negara tersebut.

"Penerapan cukai akan menaikkan harga produk game sehingga mengurangi jumlah konsumen dan penjualannya," katanya, dikutip pada Rabu (26/4/2023).

Baca Juga:
PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Kementerian Keuangan saat ini sedang mengumpulkan masukan dari masyarakat mengenai rencana revisi UU Pajak Konsumsi Khusus. Melalui revisi ini, pemerintah ingin memasukkan video game online sebagai objek cukai.

Minh mengatakan pengenaan cukai juga akan membuat game online legal makin sulit bersaing dengan produk ilegal, terutama dari luar negeri. Pasalnya, konsumen biasanya akan mencari produk alternatif apabila game online yang tersedia di dalam negeri mengalami kenaikan harga.

Menurutnya, dampak pengenaan cukai bakal menyebabkan kerugian serius bagi produsen dan penerbit game yang legal.

Baca Juga:
Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

"Sementara itu, bisnis game online asing yang tidak terdaftar dan tidak membayar pajak atau mematuhi undang-undang Vietnam tidak dikenai pembatasan apapun," ujarnya.

Otoritas Penyiaran dan Informasi Elektronik Kementerian Informasi dan Komunikasi mencatat hingga November 2022 ada 248 perusahaan yang memiliki lisensi untuk menyediakan layanan game online. Angka tersebut termasuk 54 perusahaan yang telah berhenti beroperasi atau izinnya dicabut.

Sementara itu, game online yang disetujui ada 1.327, terdiri atas 856 game yang saat ini beredar dan 471 game yang telah diumumkan dihentikan.

Baca Juga:
Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Meski demikian, industri game di Vietnam tergolong memiliki pendapatan dan keuntungan yang rendah dibandingkan dengan negara lain di Asia Tenggara. Menurut Newzoo, pada 2022, Indonesia memimpin dengan pendapatan industri game senilai US$1,8 miliar, diikuti Thailand US$1,1 miliar, Malaysia US$911 juta, Vietnam US$782 juta, dan Singapura US$511 juta.

Wakil Ketua Asosiasi Perangkat Lunak dan Layanan Teknologi Informasi Vietnam Le Xuan Hoa menilai perusahaan game di Vietnam menghadapi kecenderungan menyusut karena game berlisensi kalah bersaing dengan produk serupa yang tidak berlisensi atau bajakan.

Dia menyebut banyak perusahaan game Vietnam telah mendirikan dan beroperasi dengan sukses di luar negeri, seperti Singapura, sehingga sumber daya di dalam negeri makin terkuras.

"Alasan dasar yang teridentifikasi adalah kebijakan pajak dan insentif yang lebih baik di Singapura," ujarnya dilansir vietnamnet.vn. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN