Galang Dukungan untuk BPK, Pemerintah Gelar Perjamuan Diplomatik

LONDON, DDTCNews – Pemerintah Indonesia mengadakan perjamuan diplomatik guna menggalang dukungan atas pencalonan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai auditor eksternal International Maritime Organization (IMO).

Rizal Sukma, Duta Besar Indonesia di London secara langsung membuka perjamuan yang dihadiri oleh 173 negara anggota IMO tersebut. Perjamuan tersebut digelar di Hoare Memorial Hall, London, pada Rabu (27/11/2019).

“Perjamuan ini menegaskan komitmen Indonesia dalam IMO, khususnya terkait masalah safety, security, dan perlindungan lingkungan dalam pelayaran dan masalah maritim dunia,” kata Rizal, Rabu (27/11/2019).

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi turut hadir dan memberikan sambutan dalam perjamuan tersebut. Dalam sambutannya, Budi mengucapkan terima kasih atas kehadiran serta dukungan dari para delegasi anggota IMO.

Ketua BPK Agung Firman Sampurna juga menyampaikan apresiasinya atas kehadiran para delegasi dalam perjanjian tersebut. Agung menjelaskan BPK memiliki peran sebagai independen auditor, dan bertanggung jawab kepada presiden.

Sebagai ketua dari lembaga yang dicalonkan, Firman menegaskan BPK tidak hanya melakukan audit finansial tetapi juga melakukan audit performa. “BPK berpengalaman sebagai auditor dalam International Atomic Energy Agency (IAEA) dan International Anti-Corruption Academy,” tegas Agung.

Sebelumnya, Indonesia mencalonkan BPK sebagai auditor eksternal IMO dalam Sidang Majelis IMO ke-37 di London, Inggris, Selasa (26/11/2019). Pengajuan BPK sebagai Eksternal Auditor IMO dinilai dapat menunjukkan profesionalitas sekaligus mendukung politik bebas aktif Indonesia.

Indonesia yakin mencalonkan BPK karena lembaga itu memiliki pengalaman yang bergengsi. Pengalaman tersebut adalah keberhasilan BPK menjadi auditor eksternal bagi IAEA pada periode 2016-2018, 2018-2019, dan 2019-2021.

“Apabila terpilih, selain mengaudit IMO, BPK juga akan mengaudit institusi pendidikan di bawah IMO, yakni World Maritime University (WMU) dan International Maritime Law Institute (IMLI),” jelas Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Seperti dilansir setkab.go.id, selain mencalonkan BPK sebagai auditor eksternal, Indonesia juga mencalonkan diri sebagai anggota kategori C. Indonesia harus bersaing dengan 25 negara lainnya agar berhasil merebut kursi dalam keanggotaan tersebut. (kaw)