Evaluasi Insentif Pajak Litbang, Otoritas Minta Masukan Publik

CAPE TOWN, DDTCNews – Pemerintah Afrika Selatan tengah mencari masukan publik guna sebagai bentuk evaluasi atas penerapan insentif pajak penelitian dan pengembangan (research and development/R&D) selama ini.

Otoritas Pendapatan Afrika Selatan merilis permintaan masukan masyarakat atas kebijakan insentif pajak penelitian dan pengembangan yang selama ini sudah diterapkan. Penerimaan masukan tersebut akan dibuka hingga 25 Januari 2022.

“Insentif R&D berakhir pada 30 September 2022. Untuk memberikan keputusan dilanjutkan atau tidak, perlu evaluasi atas dampak yang ditimbulkannya,” sebut Otoritas Pendapatan Afrika Selatan seperti dikutip dari treasury, Selasa (11/01/2022).

Untuk diketahui, insentif pajak R&D sudah dimulai sejak 2006. Insentif ini diberikan dengan harapan investasi di sektor R&D meningkat. Bentuk insentif yang diberikan berupa pengurang tambahan 150% atas biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk dikenai pajak.

Masyarakat, termasuk pelaku usaha, dapat memberikan masukan kepada pemerintah atas kebijakan insentif R&D secara daring. Nanti, akan ada sejumlah pertanyaan yang diberikan kepada masyarakat terkait dengan insentif R&D tersebut.

Substansi yang hendak ditanyakan kepada publik di antaranya mengenai tingkat subsidi, syarat perusahaan memperoleh insentif pajak R&D, insentif yang diberikan berbasis ambang batas atau incremental, batasan anggaran, dan pencegahan bias sektoral.

Di samping itu, pemerintah juga hendak mencari masukan terkait dengan masalah administrasi dalam pemberian insentif pajak R&D yang selama ini diterapkan, khususnya pada tahap sebelum persetujuan hingga proses peninjauan.

Atas masukan-masukan yang diberikan masyarakat tersebut, Pemerintah akan mempertimbangkannya sebagai dasar untuk memperpanjang atau menghentikan pemberian fasilitas insentif pajak R&D setelah 30 September 2022. (rizki/rig)