PENERIMAAN BEA CUKAI

Ekspor Sempat Dilarang, Penerimaan Bea Keluar CPO Tetap Bisa Tumbuh 3%

Dian Kurniati | Sabtu, 28 Mei 2022 | 06:30 WIB
Ekspor Sempat Dilarang, Penerimaan Bea Keluar CPO Tetap Bisa Tumbuh 3%

Dirjen Bea dan Cukai Askolani dalam konferensi pers APBN Kita. (tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) Kemenkeu memperkirakan penerimaan bea keluar atas ekspor minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) beserta produk turunannya akan tetap tumbuh 3% pada tahun ini.

Dirjen Bea dan Cukai Askolani mengatakan penerimaan bea keluar tersebut masih akan tumbuh positif walaupun ekspor CPO dan produk turunannya sempat dilarang selama 25 hari. Menurutnya, penerimaan bea keluar telah mendapatkan dampak positif dari kenaikan harga komoditas global, termasuk CPO.

"Estimasi kami bahwa total bea keluar sawit tetap akan tumbuh 3% dibandingkan dengan tahun sebelumnya," katanya dalam konferensi pers APBN Kita, dikutip Sabtu (28/5/2022).

Baca Juga:
Jual Rokok Eceran, Apakah Pedagang Wajib Punya NPPBKC?

Askolani mengatakan pelarangan ekspor CPO dalam sebulan diperkirakan bakal menghilangkan potensi penerimaan bea keluar senilai Rp900 miliar. Hal itu terjadi karena tidak ada aktivitas ekspor CPO dan produk turunannya dengan volume mencapai 1,6 juta ton.

Meski demikian, dia menilai tren penerimaan bea keluar atas CPO dan produk turunannya akan membaik seiring dengan pencabutan larangan ekspor. Menurutnya, penerimaan bea keluar akan tetap tumbuh sejalan dengan lonjakan harga CPO dan produk turunannya di pasar global.

"[Penerimaan bea keluar naik] walaupun volumenya akan sedikit lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2021," ujarnya.

Baca Juga:
Gandeng Satpol PP DKI, Bea Cukai Amankan Jutaan Rokok Ilegal

Sebelumnya, pemerintah memutuskan untuk melarang sementara ekspor CPO dan produk turunannya pada 28 April hingga 22 Mei 2022. Kebijakan itu dilakukan untuk meningkatkan pasokan minyak goreng di dalam negeri.

Keran ekspor CPO dan produk turunannya kembali dibuka pada 23 Mei 2022. Keputusan itu diambil dengan mempertimbangkan data pasokan dan tren penurunan harga minyak goreng di dalam negeri.

Hingga April 2022, penerimaan bea keluar tercatat senilai Rp14,51 triliun atau tumbuh 102,05% secara tahunan. Angka itu juga sudah melampaui target yang ditetapkan senilai Rp10,7 triliun.

Secara bulanan, pemerintah menyebut efek kebijakan pelarangan ekspor minyak kelapa sawit terhadap kinerja bea keluar belum terasa karena baru diterapkan mulai 28 April 2022. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 21 Oktober 2024 | 20:00 WIB KEBIJAKAN CUKAI

Jual Rokok Eceran, Apakah Pedagang Wajib Punya NPPBKC?

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 15:30 WIB BEA CUKAI JAKARTA

Gandeng Satpol PP DKI, Bea Cukai Amankan Jutaan Rokok Ilegal

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Efisiensi Logistik, Pemerintah Kombinaskan INSW dan NLE

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Asistensi Fasilitas Kepabeanan, DJBC Beri Pelatihan Soal IT Inventory 

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN