PEREKONOMIAN INDONESIA

Ekonomi Hadapi Ketidakpastian, Jokowi Minta Ini ke Capres dan Cawapres

Dian Kurniati | Senin, 21 November 2022 | 12:40 WIB
Ekonomi Hadapi Ketidakpastian, Jokowi Minta Ini ke Capres dan Cawapres

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Musyawarah Nasional ke-17 Hipmi, Senin (21/11/2022).

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang maju dalam Pemilu 2024 tetap menjaga suasana politik tetap kondusif.

Menurutnya, situasi politik yang kondusif diperlukan untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional. Pasalnya, lanjut dia, perekonomian dunia sedang menghadapi berbagai ketidakpastian. Kondisi tersebut juga bisa memengaruhi kondisi Indonesia.

"Saya mengingatkan kepada para capres dan cawapres untuk membawa suasana politik kita menuju 2024 betul-betul, paling banter anget sedikit. Syukur bisa adem," katanya dalam Musyawarah Nasional ke-17 Hipmi, Senin (21/11/2022).

Baca Juga:
PMK Baru, Menkeu Bisa Nilai Kesesuaian KUA-PPAS Pemda dengan KEM PPKF

Jokowi mengatakan kinerja perekonomian Indonesia hingga kuartal III/2022 terus menunjukkan perbaikan, baik dari sisi produk domestik bruto (PDB) maupun tingkat inflasi. Selain itu, neraca perdagangan juga mencatatkan surplus dalam 30 bulan secara berturut-turut.

Dia menjelaskan kinerja ekonomi yang positif diperlukan untuk menghadapi berbagai ketidakpastian global. Pasalnya, memanasnya tensi geopolitik global telah menyebabkan berbagai negara mengalami krisis energi dan pangan.

Dalam situasi dunia yang tidak normal, sambungnya, sudah ada 14 negara yang ‘sakit’ dan menjadi ‘pasien’ International Monetary Fund (IMF). Angka ini lebih banyak ketimbang periode ketika krisis keuangan Asia pada 1997-1998 yang hanya 5 negara.

Baca Juga:
BKF: Ekonomi 2025 Tetap Bakal Tumbuh di Atas 5% Meski PPN Jadi 12%

Di sisi lain, pada saat ini juga ada 28 negara yang mengantre untuk meminta bantuan IMF. Jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah hingga menyentuh 66 negara.

Meskipun optimistis ekonomi Indonesia tergolong positif, Jokowi meminta semua pihak tetap waspada. Capres dan cawapres 2024, lanjut dia, harus lebih mengedepankan debat gagasan dan debat ide untuk menarik suara.

Dia berpendapat politisasi agama atau identitas akan sangat berbahaya bagi Indonesia karena memiliki penduduk besar dan beragam. "Jangan sampai panas, apalagi bawa politik, bawa-bawa SARA. Tidak, jangan. Kita sudah merasakan dan itu terbawa lama. Hindari ini," ujarnya. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 23 Desember 2024 | 18:00 WIB PMK 101/2024

PMK Baru, Menkeu Bisa Nilai Kesesuaian KUA-PPAS Pemda dengan KEM PPKF

Minggu, 22 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

BKF: Ekonomi 2025 Tetap Bakal Tumbuh di Atas 5% Meski PPN Jadi 12%

Sabtu, 21 Desember 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP Klaim Insentif Pajak 2025 Sudah Akomodir Rumah Tangga dan UMKM

Sabtu, 21 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN INVESTASI

Tumbuhkan Ekonomi 8 Persen, RI Butuh Investasi Rp13.000 Triliun

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:30 WIB THAILAND

Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak