Efisiensi APBN, Jokowi Anggap Penyaluran BBM Subsidi Perlu Dibatasi

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpandangan pembatasan penyaluran BBM bersubsidi diperlukan untuk mengurangi beban anggaran.

Jokowi mengatakan efisiensi belanja subsidi diperlukan utamanya untuk APBN 2025. Perlu diketahui, APBN 2025 disusun oleh pemerintahan Jokowi tetapi dilaksanakan oleh pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

"Kita ingin ada efisiensi di APBN kita, utamanya untuk yang 2025," ujar Jokowi, Rabu (28/8/2024).

Terlepas dari urgensi tersebut, Jokowi mengatakan pemerintah belum menggelar rapat kabinet terkait dengan pembatasan penyaluran BBM bersubsidi. Menurut Jokowi, pemerintah belum membuat keputusan terkait dengan gagasan tersebut.

"Kita masih dalam proses sosialisasi, kita akan melihat di lapangan seperti apa. Belum ada keputusan, belum ada rapat," ujar Jokowi.

Seperti diketahui, Kementerian ESDM dan Komisi VII DPR menyepakati kuota BBM bersubsidi hanya sebanyak 19,41 juta kiloliter pada tahun depan, turun dibandingkan dengan kuota tahun ini yang mencapai 19,58 juta kiloliter.

Menurut Bahlil, penyaluran BBM bersubsidi perlu diefisienkan agar lebih tepat sasaran. "Harapannya jangan ada lagi mobil-mobil mewah memakai barang-barang subsidi," ujar Bahlil pada Selasa (27/8/2024).

Meski kuota BBM bersubsidi diturunkan, anggaran subsidi dan kompensasi energi tetap diusulkan naik dari Rp334,8 triliun pada tahun ini menjadi senilai Rp394,3 triliun pada 2025. Namun, perlu dicatat bahwa kenaikan ini lebih banyak didorong oleh penambahan jumlah penerima subsidi listrik.

"Kenaikan tersebut didorong oleh perkiraan kenaikan jumlah penerima subsidi listrik dari 40,89 juta pelanggan di tahun 2024 menjadi 42,08 juta di tahun 2025," ujar Bahlil. (sap)