Efek Corona, Perusahaan Multinasional Minta Insentif Pajak

BEIJING, DDTCNews—Perusahaan-perusahaan multinasional di China mendesak Presiden China Xi Jinping dan kabinetnya untuk memberikan keringanan pajak bagi pelaku usaha guna menghindari kerugian yang lebih besar akibat wabah virus Corona.

Presiden Kadin Uni Eropa di China Joerg Wuttke mengatakan hampir setengah dari 577 anggotanya mengalami penurunan pendapatan hingga dua digit pada semester pertama tahun fiskal ini.

“Penanganan virus adalah tugas yang paling penting, akan tetapi langkah-langkah yang lebih besar lainnya juga harus tetap diprioritaskan untuk mengembalikan ekonomi riil,” katanya, Kamis (27/2/2020).

Kondisi yang sama juga terjadi di perusahaan asal AS di China. Menurut Kadin AS di China hampir setengah dari 169 perusahaan memprediksi pendapatan akan menurun tahun ini jika bisnis mereka tidak pulih pada akhir April 2020.

Sementara seperlima dari total anggota Kadin AS di China memprediksi pendapatan akan tergerus hingga 50% apabila isu Corona berlanjut sampai Agustus. Tak hanya itu, sebanyak 10% anggota juga sudah melaporkan kerugian hingga US$70.000 per hari.

“Dampaknya memang signifikan, misalnya terhadap operasional perusahaan, produktivitas staf, peningkatan biaya, penurunan pendapatan, dan lain sebagainya,” kata Ketua Kadin AS di China Greg Gilligan.

Kondisi yang terjadi belakangan ini juga membuat anggota Kadin AS pesimistis terhadap proses bisnis di China. Bahkan, 44% anggota Kadin AS menilai hubungan bisnis AS-China tampaknya akan rusak untuk dua tahun ke depan.

Dengan pelbagai survei yang dilakukan tersebut, para pengusaha multinasional mendesak pemerintah China untuk melakukan tindakan penyeimbangan antara penanggulangan wabah dan memulihkan kembali perekonomian negara.

Dilansir dari Voanews, beberapa pemerintah daerah China telah meluncurkan beberapa kebijakan untuk membantu pengusaha, meski masih terlalu dini untuk menghitung dampak wabah Corona terhadap prospek bisnis jangka panjang.

Kebijakan itu misalnya berupa keringanan pajak, serta mengurangi biaya sewa properti untuk membantu keberlanjutan bisnis asing yang beroperasi di China. (rig)