INDIA

'Dunia Usaha Butuh Intervensi Segera'

Redaksi DDTCNews | Selasa, 17 Maret 2020 | 07:01 WIB
'Dunia Usaha Butuh Intervensi Segera'

Presiden Kamar Dagang dan Industri Madras Ramkumar Ramamoorthy.

CHENNAI, DDTCNews—Kamar Dagang dan Industri Madras, salah satu badan industri tertua di India, meminta Pemerintah India untuk melakukan intervensi fiskal dengan menunda sejumlah tenggat pembayaran pajak.

Presiden Kamar Dagang dan Industri Madras Ramkumar Ramamoorthy mengatakan hal tersebut dalam satu memonya kepada Menteri Keuangan India Nirmala Sitharaman. Ia mengatakan dunia usaha India sangat membutuhkan intervensi segera dari pemerintah.

“Penyebaran virus Corona mengarah pada penyusutan ekspor, penghentian produksi, tidak dapat diaksesnya tenaga orang, tidak tersedianya impor tertentu, dan perlambatan konsumsi. Ini keadaan luar biasa yang menuntut tindakan luar biasa,” ungkapnya dalam memo tersebut, Senin (16/3/2020).

Baca Juga:
Skema PPN atas Popcorn di Negara Ini Dianggap Rumit, Ini Sebabnya

Ramkumar menambahkan beberapa hal yang bisa dilakukan pemerintah untuk menggairahkan kembali sektor bisnis India adalah menunda pembayaran pajak barang dan jasa (goods and services tax/GST), uang muka pajak, dan pembayaran bunga.

Memo atau catatan tersebut juga menambahkan tanggal jatuh tempo untuk pajak di muka yang ditangguhkan, atau sebagai alternatif penundaan pembayraan bunga, sesuai dengan Bagian 234B dan 234C dari Undang-Undang Pajak Penghasilan India.

Ramkumar juga berusaha menunda tanggal jatuh tempo GST untuk Maret 2020, selain mengusulkan intervensi lebih jauh sehubungan dengan proses pemulihan industri, mengingat dampak pandemik virus Corona ini telah mencekik industri yang sudah terengah-engah.

Baca Juga:
Bertemu PM Modi, Prabowo Dorong Kesepakatan Impor Beras dari India

"Mengingat semua kargo atau pengiriman barang tunduk pada pemeriksaan yang signifikan, dan ada pula penundaan karena pembersihan kargo, maka seharusnya tidak ada retribusi demurrage, bunga, atau biaya pelabuhan selama periode tersebut,” katanya seperti dilansir timesofindia.indiatimes.com.

Menurut Ramkumar, India seharusnya belajar dari kelalaian selama berurusan dan memerangi virus Corona. Seharusnya dalam situasi ini ada moratorium pembayaran pajak untuk beberapa bulan ke depan, sehingga industri nasional masih bisa selamat dan bertahan. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 19 November 2024 | 09:31 WIB KERJA SAMA PERDAGANGAN

Bertemu PM Modi, Prabowo Dorong Kesepakatan Impor Beras dari India

Sabtu, 05 Oktober 2024 | 09:30 WIB KERJA SAMA INTERNASIONAL

Negara Anggota BRICS Sepakat Bentuk Forum Kerja Sama Pajak

Sabtu, 24 Agustus 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Tren Penerimaan Perpajakan Pemerintah Hindia Belanda 1817-1939

BERITA PILIHAN
Selasa, 04 Februari 2025 | 17:39 WIB KELAS PPH PASAL 21 (6)

Ketentuan Tarif PPh Pasal 21 Pasca Tarif Efektif Rata-Rata (TER)

Selasa, 04 Februari 2025 | 16:47 WIB CORETAX DJP

Baru! DJP Rilis Update Soal Bupot PPh dan Surat Teguran di Coretax

Selasa, 04 Februari 2025 | 16:15 WIB PER-30/BC/2024

Bea Cukai Ubah Aturan Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari TPB

Selasa, 04 Februari 2025 | 16:00 WIB CORETAX DJP

DJP Terbitkan Buku Manual Modul SPT Masa PPh Unifikasi, Unduh di Sini

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:33 WIB OPINI PAJAK

Menjadikan Pajak sebagai Instrumen Alternatif Memberantas Korupsi

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Tagih Tunggakan Pajak 5,4 Juta Kendaraan, Begini Strategi Pemprov

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:00 WIB FOUNDER DDTC DARUSSALAM:

‘Pajak Tidak Boleh Dipungut secara Sewenang-wenang’

Selasa, 04 Februari 2025 | 14:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Ubah Data Alamat Wajib Pajak di Coretax DJP

Selasa, 04 Februari 2025 | 13:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Cegah Penerapan UTPR Pajak Minimum Global, AS Siapkan Skema Retaliasi