INDIA

'Dunia Usaha Butuh Intervensi Segera'

Redaksi DDTCNews | Selasa, 17 Maret 2020 | 07:01 WIB
'Dunia Usaha Butuh Intervensi Segera'

Presiden Kamar Dagang dan Industri Madras Ramkumar Ramamoorthy.

CHENNAI, DDTCNews—Kamar Dagang dan Industri Madras, salah satu badan industri tertua di India, meminta Pemerintah India untuk melakukan intervensi fiskal dengan menunda sejumlah tenggat pembayaran pajak.

Presiden Kamar Dagang dan Industri Madras Ramkumar Ramamoorthy mengatakan hal tersebut dalam satu memonya kepada Menteri Keuangan India Nirmala Sitharaman. Ia mengatakan dunia usaha India sangat membutuhkan intervensi segera dari pemerintah.

“Penyebaran virus Corona mengarah pada penyusutan ekspor, penghentian produksi, tidak dapat diaksesnya tenaga orang, tidak tersedianya impor tertentu, dan perlambatan konsumsi. Ini keadaan luar biasa yang menuntut tindakan luar biasa,” ungkapnya dalam memo tersebut, Senin (16/3/2020).

Baca Juga:
Negara Anggota BRICS Sepakat Bentuk Forum Kerja Sama Pajak

Ramkumar menambahkan beberapa hal yang bisa dilakukan pemerintah untuk menggairahkan kembali sektor bisnis India adalah menunda pembayaran pajak barang dan jasa (goods and services tax/GST), uang muka pajak, dan pembayaran bunga.

Memo atau catatan tersebut juga menambahkan tanggal jatuh tempo untuk pajak di muka yang ditangguhkan, atau sebagai alternatif penundaan pembayraan bunga, sesuai dengan Bagian 234B dan 234C dari Undang-Undang Pajak Penghasilan India.

Ramkumar juga berusaha menunda tanggal jatuh tempo GST untuk Maret 2020, selain mengusulkan intervensi lebih jauh sehubungan dengan proses pemulihan industri, mengingat dampak pandemik virus Corona ini telah mencekik industri yang sudah terengah-engah.

Baca Juga:
Tren Penerimaan Perpajakan Pemerintah Hindia Belanda 1817-1939

"Mengingat semua kargo atau pengiriman barang tunduk pada pemeriksaan yang signifikan, dan ada pula penundaan karena pembersihan kargo, maka seharusnya tidak ada retribusi demurrage, bunga, atau biaya pelabuhan selama periode tersebut,” katanya seperti dilansir timesofindia.indiatimes.com.

Menurut Ramkumar, India seharusnya belajar dari kelalaian selama berurusan dan memerangi virus Corona. Seharusnya dalam situasi ini ada moratorium pembayaran pajak untuk beberapa bulan ke depan, sehingga industri nasional masih bisa selamat dan bertahan. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 05 Oktober 2024 | 09:30 WIB KERJA SAMA INTERNASIONAL

Negara Anggota BRICS Sepakat Bentuk Forum Kerja Sama Pajak

Sabtu, 24 Agustus 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Tren Penerimaan Perpajakan Pemerintah Hindia Belanda 1817-1939

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN