INDIA

'Dunia Usaha Butuh Intervensi Segera'

Redaksi DDTCNews | Selasa, 17 Maret 2020 | 07:01 WIB
'Dunia Usaha Butuh Intervensi Segera'

Presiden Kamar Dagang dan Industri Madras Ramkumar Ramamoorthy.

CHENNAI, DDTCNews—Kamar Dagang dan Industri Madras, salah satu badan industri tertua di India, meminta Pemerintah India untuk melakukan intervensi fiskal dengan menunda sejumlah tenggat pembayaran pajak.

Presiden Kamar Dagang dan Industri Madras Ramkumar Ramamoorthy mengatakan hal tersebut dalam satu memonya kepada Menteri Keuangan India Nirmala Sitharaman. Ia mengatakan dunia usaha India sangat membutuhkan intervensi segera dari pemerintah.

“Penyebaran virus Corona mengarah pada penyusutan ekspor, penghentian produksi, tidak dapat diaksesnya tenaga orang, tidak tersedianya impor tertentu, dan perlambatan konsumsi. Ini keadaan luar biasa yang menuntut tindakan luar biasa,” ungkapnya dalam memo tersebut, Senin (16/3/2020).

Baca Juga:
Bertemu PM Modi, Prabowo Dorong Kesepakatan Impor Beras dari India

Ramkumar menambahkan beberapa hal yang bisa dilakukan pemerintah untuk menggairahkan kembali sektor bisnis India adalah menunda pembayaran pajak barang dan jasa (goods and services tax/GST), uang muka pajak, dan pembayaran bunga.

Memo atau catatan tersebut juga menambahkan tanggal jatuh tempo untuk pajak di muka yang ditangguhkan, atau sebagai alternatif penundaan pembayraan bunga, sesuai dengan Bagian 234B dan 234C dari Undang-Undang Pajak Penghasilan India.

Ramkumar juga berusaha menunda tanggal jatuh tempo GST untuk Maret 2020, selain mengusulkan intervensi lebih jauh sehubungan dengan proses pemulihan industri, mengingat dampak pandemik virus Corona ini telah mencekik industri yang sudah terengah-engah.

Baca Juga:
Negara Anggota BRICS Sepakat Bentuk Forum Kerja Sama Pajak

"Mengingat semua kargo atau pengiriman barang tunduk pada pemeriksaan yang signifikan, dan ada pula penundaan karena pembersihan kargo, maka seharusnya tidak ada retribusi demurrage, bunga, atau biaya pelabuhan selama periode tersebut,” katanya seperti dilansir timesofindia.indiatimes.com.

Menurut Ramkumar, India seharusnya belajar dari kelalaian selama berurusan dan memerangi virus Corona. Seharusnya dalam situasi ini ada moratorium pembayaran pajak untuk beberapa bulan ke depan, sehingga industri nasional masih bisa selamat dan bertahan. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 19 November 2024 | 09:31 WIB KERJA SAMA PERDAGANGAN

Bertemu PM Modi, Prabowo Dorong Kesepakatan Impor Beras dari India

Sabtu, 05 Oktober 2024 | 09:30 WIB KERJA SAMA INTERNASIONAL

Negara Anggota BRICS Sepakat Bentuk Forum Kerja Sama Pajak

Sabtu, 24 Agustus 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Tren Penerimaan Perpajakan Pemerintah Hindia Belanda 1817-1939

BERITA PILIHAN
Sabtu, 28 Desember 2024 | 07:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Login Aplikasi Coretax DJP

Jumat, 27 Desember 2024 | 19:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

NIB Pelaku Usaha Bisa Berlaku Jadi ‘Kunci’ Akses Kepabeanan, Apa Itu?

Jumat, 27 Desember 2024 | 17:30 WIB KANWIL DJP JAKARTA SELATAN I

Tak Setor PPN Rp679 Juta, Direktur Perusahaan Dijemput Paksa

Jumat, 27 Desember 2024 | 17:00 WIB KILAS BALIK 2024

April 2024: WP Terpilih Ikut Uji Coba Coretax, Bonus Pegawai Kena TER

Jumat, 27 Desember 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN MONETER

2025, BI Beli SBN di Pasar Sekunder dan Debt Switch dengan Pemerintah

Jumat, 27 Desember 2024 | 16:30 WIB KABUPATEN KUDUS

Ditopang Pajak Penerangan Jalan dan PBB-P2, Pajak Daerah Tembus Target

Jumat, 27 Desember 2024 | 16:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Harga Tiket Turun, Jumlah Penumpang Pesawat Naik 2,6 Persen

Jumat, 27 Desember 2024 | 15:30 WIB LAPORAN TAHUNAN DJP 2023

Rata-Rata Waktu Penyelesaian Pengaduan Perpajakan di DJP Capai 9 Hari

Jumat, 27 Desember 2024 | 15:15 WIB KONSULTASI PAJAK

Pedagang Gunakan QRIS untuk Pembayaran, Konsumen Bayar PPN 12 Persen?