Duh, Jelang Tutup Buku, Realisasi Anggaran PEN Baru 72,3%

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah mencatat realisasi anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) hingga 23 Desember 2020 senilai Rp502,71 triliun atau 72,3% dari total anggaran Rp695,2 triliun.

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara Kunta Nugraha mengatakan tren penyerapan anggaran PEN semakin baik pada pekan-pekan terakhir 2020. Menurutnya,v

"Realisasi program PEN menunjukkan akselerasi yang terus meningkat pada kuartal IV/2020 ini, telah mencapai Rp 184,3 triliun jika dibandingkan dengan realisasi per 30 September 2020 sebesar Rp 318,48 triliun," katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (30/12/2020).

Kunta mengatakan dua klaster dalam penganggaran PEN telah mencatatkan realisasi lebih dari 90%, yakni klaster perlindungan sosial dan klaster dukungan UMKM.

Realisasi anggaran klaster perlindungan sosial mencapai Rp217,99 triliun atau 94,7% dari alokasi Rp230,21 triliun sedangkan klaster dukungan UMKM Rp107,93 triliun atau 92,8% dari pagu Rp116,31 triliun.

Selanjutnya, realisasi anggaran klaster dukungan sektoral kementerian/lembaga dan pemda tercatat Rp59,77 triliun atau 88,1% dari pagu Rp67,86 triliun. Sementara realisasi klaster kesehatan baru Rp54,13 triliun atau 54,4% dari alokasi Rp99,5 triliun.

Pada klaster insentif dunia usaha, realisasi anggarannya tercatat Rp54,73 triliun atau 45,4% dari alokasi anggaran Rp120,61 triliun. Adapun pada klaster pembiayaan korporasi realisasinya Rp8,16 triliun atau 13,4% dari pagu Rp60,73 triliun.

Kunta menyebut beberapa program pada klaster perlindungan sosial yang telah mencapai realisasi 100% di antaranya program keluarga harapan (PKH) dan bantuan beras, kartu sembako dan bantuan tunai, bansos untuk warga Jabodetabek.

Kemudian bansos tunai non-Jabodetabek, bantuan subsidi gaji. Berbagai program perlindungan sosial tersebut telah menjangkau jutaan keluarga yang terdampak pandemi Covid-19.

"Pemerintah terus berupaya memaksimalkan penyaluran program PEN hingga akhir tahun 2020 untuk mendukung pergerakan ekonomi masyarakat sekaligus sebagai daya ungkit pertumbuhan ekonomi nasional, juga guna penanganan Covid-19 bidang kesehatan," ujarnya. (Bsi)