DPRD Minta Pemprov Naikkan Target PAD Tahun 2022, Ini Alasannya

SURABAYA, DDTCNews - Pimpinan DPRD Jawa Timur optimistis kinerja setoran pajak daerah bisa pulih pada tahun fiskal 2022.

Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad mengatakan pada tahun ini pemerintah tidak memiliki ruang luas untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), khususnya dari pajak daerah. Apalagi, ujarnya, jenis pajak yang dikelola pemprov juga relatif sedikit.

"Pajak daerah hanya 5 saja. 5 komponen, 5 sektor; PKB; PBBKB; BBNKB; pajak rokok; pajak air permukaan. Ya, sehingga memang enggak bisa leluasa," katanya dikutip pada Sabtu (4/12/2021).

Anwar optimistis kinerja penerimaan bisa kembali pulih tahun depan. Dia memaparkan beberapa sektor ekonomi sudah menunjukkan pemulihan. Hal tersebut akan berdampak pada pos penerimaan dari pajak daerah.

Dia menjelaskan setoran PKB dan BBNKB mulai menunjukkan tanda pemulihan dengan makin banyaknya warga memiliki kendaraan baru. Hal tersebut diharapkan bisa ditingkatkan pada tahun depan.

Oleh karena itu, Pemprov Jatim juga harus menghitung ulang target setoran pajak pada tahun depan. Indikasi pemulihan ekonomi perlu terlihat dalam struktur target pajak daerah.

"Tetapi kita bersyukur di pengujung 2021 kan sudah mulai geliatnya, sudah mulai ada lagi. Dengan dengan demikian kita berharap 2022 nanti bisa lebih dinaikkan. Jangan menggunakan ukuran dan target pandemi, karena situasi pandemi sudah mulai melandai," ujarnya.

Anwar menerangkan proposal target PAD pada tahun depan dipatok di angka Rp17 triliun. Menurutnya, target tersebut masih menggunakan skenario pandemi, bukan mengikuti tren pemulihan ekonomi di Jatim.

Dia menyatakan pemprov tidak selaras menetapkan target pertumbuhan ekonomi dan target PAD. Pemprov Jatim telah menetapkan pertumbuhan ekonomi pada tahun depan diproyeksikan tumbuh 5% sampai dengan 5,8%.

"Kalau udah optimistis 5,8% tadi dan pendapatan hanya dipatok kayak gitu, kan namanya bukan optimis, dan itu pesimis, itu enggak nyambung optimisme pertumbuhan ekonomi dan pesimisme target pendapatan. Karena itu, kita minta supaya bisa nyambung lah, saya kira pada angka Rp 18,5 triliun sampai Rp 19 triliun sudah sangat mungkin," imbuhnya seperti dilansir lenteratoday.com. (sap)