DPR Minta Penjelasan Soal Pembiayaan Investasi Pemerintah 2020

JAKARTA, DDTCNews – Komisi XI DPR menggelar rapat tertutup dengan Kemenkeu hari ini, Senin (20/1/2020). Rencana pembiayaan investasi menjadi pembahasan utama.

Hal tersebut diungkapkan oleh Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu Isa Rachmatarwata usai rapat dengan Komisi XI. Menurutnya, terdapat beberapa pendalaman yang ingin diketahui anggota dewan terkait rencana pembiayaan investasi pemerintah tahun ini.

“Tadi sebetulnya, kalau judulnya kan rencana investasi 2020. Jadi, kami siapkan bahan untuk rencana investasi pemerintah di 2020 yang tentunya berdasarkan APBN yang sudah ditetapkan tahun lalu. Rupanya anggota dewan lihat yang lebih besar, yang lebih makro,” katanya di Kompleks Parlemen, Senin (20/1/2020).

Isa menuturkan penekanan utama anggota DPR terkait kebijakan pembiayaan investasi adalah dampaknya kepada peningkatan ekonomi nasional. Selain itu, pertanyaan juga banyak menyangkut apakah penggunaannya sudah sesuai dengan harapan pemerintah.

Terkait mekanisme penyaluran dana investasi, Isa menjelaskan penyaluran bisa melalui BUMN dalam bentuk penyertaan modal negara (PMN). Ada pula pembiayaan investasi melalui Badan Layanan Umum (BLU) dalam bentuk dana bergulir dan lain-lain.

Selain itu, pembahasan terkait kebijakan pembiayaan investasi juga ingin dibedah Komisi XI berdasarkan jenis kegiatan. Sebanyak dua klaster yang banyak dibedah adalah soal kebijakan pembiayaan investasi di energi dan infrastruktur.

Kedua sektor tersebut bukan tanpa alasan menjadi sorotan Komisi XI DPR. Isa menuturkan sektor energi banyak disorot karena menjadi komponen utama dalam menyumbang defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD). Sementara, sektor infrastruktur terkait pembangunan yang masif dalam lima tahun terakhir.

“Mereka [Panja Internal Komisi XI] kelihatannya ingin membahas itu [pembiayaan investasi] per klaster," imbuh Isa.

Seperti diketahui, dalam APBN 2020, pemerintah mengalokasikan pembiayaan anggaran senilai Rp307,2 triliun. Dari jumlah itu, alokasi untuk pembiayaan investasi ditetapkan senilai Rp74,2 triliun. (kaw)