DPR Minta Pemerintah Bikin Penggolongan Tarif Cukai Rokok Elektrik

JAKARTA, DDTCNews - Anggota Komisi XI DPR RI Bertu Merlas mengusulkan adanya penggolongan tarif cukai rokok elektrik (REL).

Bertu mengatakan penggolongan tarif cukai REL diperlukan untuk mengakomodasi produk rokok elektrik yang diproduksi oleh industri kecil.

"Jangan disamaratakan juga, karena ada banyak industri-industri kreatif terutama di Kota Bandung itu industri rumahan saja dan ini tentunya tidak bisa disamakan dengan industri REL atau hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL) yang kelasnya besar-besar begitu," ujar Bertu, dikutip pada Rabu (14/12/2022).

Menurut Bertu, kenaikan tarif cukai untuk REL yang diproduksi oleh perusahaan besar adalah langkah yang tepat mengingat perusahaan tersebut mengimpor REL dari luar negeri.

Namun, kenaikan tarif cukai REL bagi produsen lokal perlu ditimbang ulang dengan mempertimbangkan faktor penyerapan tenaga kerja.

"Pada industri kecil penyerapan tenaga kerja banyak sementara REL yang besar-besar itu sebagian besar adalah rokok impor, peralatannya juga impor. Kalau itu naik kami setuju, cuma kalau yang diolah di dalam negeri mohon diberikan pertimbangan juga kepada industri-industri kreatif yang ada," ujar Bertu.

Bertu mengatakan ada kurang lebih 200 industri REL kecil yang membutuhkan perlindungan dan keberpihakan dari pemerintah.

Untuk diketahui, tarif cukai REL akan naik rata-rata sebesar 15% untuk 2023 dan 2024, berbeda dibandingkan dengan rencana awal pemerintah yang hendak meningkatkan tarif cukai REL untuk 5 tahun sekaligus, yakni sampai dengan 2027.

Wakil Ketua Komisi XI RP RI Dolfie O.F.P mengatakan kebijakan kenaikan tarif cukai REL perlu disesuaikan dengan periode pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang berakhir pada 2024.

"Terkait dengan cukai rokok elektrik dan HPTL, ini kan mintanya sampai 5 tahun ke depan. Kami batasi sesuai usia pemerintahan saja Bu, 2 tahun," ujar Dolfie. Baca juga 'Tarif Cukai Rokok Elektrik Naik Rata-Rata 15% untuk 2023 dan 2024'. (sap)