DP 0% Kredit Kendaraan Bermotor Mulai 1 Maret, Ini Kata BI

JAKARTA, DDTCNews – Bank Indonesia (BI) mengumumkan telah menurunkan batas uang muka atau down payment (DP) hingga 0% untuk semua jenis kendaraan bermotor baru.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan kebijakan itu akan mendorong pemulihan sektor industri otomotif di tengah pandemi Covid-19. DP 0% untuk kendaraan bermotor berlaku 10 bulan, sejak 1 Maret hingga 31 Desember 2021.

"[Penurunan DP ini] untuk mendorong pertumbuhan kredit di sektor otomotif dengan tetap memerhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko," katanya melalui konferensi video, Kamis (18/2/2021).

Perry mengatakan penurunan DP kendaraan bermotor tersebut untuk mendukung efektivitas kebijakan pemerintah yang memberikan insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) ditanggung pemerintah (DTP) pada mobil berkapasitas hingga 1.500 cc.

Perry menjelaskan kebijakan penurunan DP itu juga mempertimbangkan perkembangan perekonomian terkini, baik global maupun domestik. Dia berharap relaksasi tersebut akan mendorong pemulihan ekonomi nasional, khususnya pada sektor otomotif beserta sektor usaha pendukungnya.

Meski demikian, Perry memastikan pelonggaran tersebut tetap mempertimbangkan risiko kredit atau pembiayaan yang masih terkendali di sektor otomotif. "Pelonggaran uang muka kredit kendaraan bermotor wajib memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko," ujarnya.

Sebelumnya, BI menetapkan DP kredit kendaraan bermotor dengan besaran bervariasi. DP 15% berlaku untuk kredit kendaraan roda dua dan roda tiga/lebih pada kegiatan nonproduktif. Sementara pada kendaraan roda tiga/lebih yang produktif, tarif DP kreditnya hanya 10%.

Pemerintah telah mengumumkan rencana pemberian insentif PPnBM DTP pada kendaraan bermotor untuk mendorong daya beli masyarakat. Rencananya, insentif itu berlaku pada kendaraan bermotor dalam segmen kurang dari 1.500 cc, yaitu untuk kategori sedan dan mobil 4x2.

Sekretaris Menko Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyebut insentif PPnBM DTP perlu dukungan stimulus tambahan agar efektif. Misalnya, memberlakukan DP 0% dan menurunkan aktiva tertimbang menurut risiko kredit (ATMR) karena kebanyakan masyarakat membeli mobil secara kredit.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga berencana merevisi aturan mengenai kredit kendaraan bermotor untuk mendukung efektivitas insentif PPnBM DTP. Relaksasi itu berupa penurunan ATMR kendaraan bermotor dengan kualifikasi sama seperti yang memperoleh PPnBM DTP. Simak ‘Dukung Insentif PPnBM DTP, OJK Bakal Revisi Aturan Kredit Kendaraan’. (kaw)