KABUPATEN CIAMIS

Dorong Warga Patuh Bayar Pajak Kendaraan, Camat Bikin Celengan Rakyat

Redaksi DDTCNews | Selasa, 21 Desember 2021 | 11:30 WIB
Dorong Warga Patuh Bayar Pajak Kendaraan, Camat Bikin Celengan Rakyat

Ilustrasi.

CIAMIS, DDTCNews - Pemkab Ciamis memberikan apresiasi kepada perangkat Kecamatan Kawali yang membuat inovasi dengan membuat tabungan atau celengan rakyat dalam melunasi tagihan pajak kendaraan bermotor (PKB).

Bupati Ciamis Herdiat Sunarya mengatakan inovasi dilakukan perangkat Kecamatan Kawali dalam mengamankan setoran PKB. Menurutnya, inovasi berupa bumbung atau celengan untuk melunasi pajak tahunan kendaraan patut diapresiasi.

"Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada camat dan masyarakat Kawali yang telah taat membayar pajak. Dengan adanya Inovasi dan Kreasi Bumbung ini, bayar pajak dilakukan dengan cara menabung terlebih dulu," katanya, dikutip pada Selasa (21/12/2021).

Baca Juga:
WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Herdiat menjelaskan pungutan pajak kendaraan bermotor memang menjadi kewenangan provinsi. Namun demikian, Pemkab Ciamis juga mendapatkan dana bagi hasil pajak kendaraan dari Pemprov Jawa Barat.

Dia juga berharap kewenangan dalam administrasi PKB dapat diserahkan kepada masing-masing pemkab. Hal ini dikarenakan pemerintah pada level kabupaten/kota paling mengetahui kondisi dan potensi setoran PKB.

"Yang diserahkan baru PBB dan retribusi pajak toko dan restoran. Untuk PKB dan BBNKB, pemda hanya menunggu bagi hasil dengan ketentuan 70% untuk provinsi dan sisanya 30% nya kembali ke kami," tuturnya seperti dikutip dari laman resmi Pemprov Jabar.

Baca Juga:
Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Sementara itu, Camat Kawali Heryana mengatakan program bumbung PKB selaras dengan kebijakan insentif pajak daerah yang berlaku tahun ini. Mekanisme tabungan membuat pembayaran pajak lebih ringan dan diharapkan kepatuhan warga ikut meningkat.

"Kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan intensif pajak daerah, tetapi yang lebih penting adalah meningkatkan kepatuhan dan ketaatan bayar pajak terutama bagi para ASN sebagai contoh bagi masyarakat," ujarnya. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja