PRANCIS

Dorong Transparansi Pajak, Asia Initiative Dibentuk

Muhamad Wildan | Kamis, 18 November 2021 | 13:30 WIB
Dorong Transparansi Pajak, Asia Initiative Dibentuk

Ilustrasi.

PARIS, DDTCNews - Global Forum bersama dengan Asian Development Bank (ADB) dan Asia Pacific Tax Hub meluncurkan Asia Initiative. Langkah ini diambil guna mendorong transparansi perpajakan di Asia.

Tak cuma itu, Asia Inisiative juga menyediakan program pengembangan kapasitas (capacity-building programme), meningkatkan kerjasama antarotoritas pajak, dan meningkatkan pertukaran data guna mencegah pengelakan pajak.

Sebelum Asia Initiative, Global Forum telah meluncurkan Africa Initiative dan Latin America Initiative. Program ini terbukti mempercepat reformasi menuju transparansi pajak pada setiap yurisdiksi.

Baca Juga:
Jelang Peluncuran, Sri Mulyani Cek Staf yang Lembur Selesaikan Coretax

"Program pengembangan kapasitas untuk mendorong transparansi pajak dan pertukaran informasi terbukti telah mampu mendorong reformasi," ujar Director of the OECD Centre for Tax Policy and Administration Pascal Saint-Amans, dikutip Kamis (18/11/2021).

Untuk saat ini, keterlibatan negara Asia dalam kerja sama multilateral yang mendorong transparansi pajak masih belum maksimal. Hanya 21 dari 34 negara Asia yang tergabung dalam Global Forum dan menyatakan komitmen untuk mengimplementasikan exchange of information on request (EOIR).

Lebih lanjut, hanya 16 yurisdiksi di Asia yang telah berkomitmen untuk turut serta dalam melaksanakan automatic exchange of information (AEOI).

Baca Juga:
Fokusnya ke Restitusi, Pemeriksaan Tak Optimal Lacak Pengelakan Pajak

Mulai 2022, Asia Initiative akan bertugas untuk merespons kebutuhan setiap yurisdiksi dalam hal kerja sama dan pengembangan kapasitas, mendorong kerja sama multilateral antarnegara Asia, dan mengukur serta melaporkan dampak yang timbul dari inisiatif ini.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Asia Initiative dapat memfasilitasi kerja sama regional dalam memerangi pengelakan pajak serta aliran dana gelap atau illicit financial flows.

"Indonesia mendukung Asia Initiative dalam menjembatani kepentingan otoritas pajak setiap yurisdiksi dan mencegah pengelakan pajak demi kepentingan negara-negara Asia," ujar Sri Mulyani. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 23 Desember 2024 | 10:00 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Peluncuran, Sri Mulyani Cek Staf yang Lembur Selesaikan Coretax

Kamis, 19 Desember 2024 | 12:00 WIB PENGAWASAN PAJAK

Fokusnya ke Restitusi, Pemeriksaan Tak Optimal Lacak Pengelakan Pajak

Selasa, 17 Desember 2024 | 14:00 WIB LAPORAN WORLD BANK

Survei World Bank Catat 1 dari 4 Perusahaan Indonesia Mengelak Pajak

Senin, 16 Desember 2024 | 11:05 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

PPN Jadi Naik, Berikut Daftar Lengkap Paket Kebijakan Ekonomi 2025!

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bagaimana Cara Peroleh Diskon 50 Persen Listrik Januari-Februari 2025?