PRANCIS

Dorong Transparansi Pajak, Asia Initiative Dibentuk

Muhamad Wildan | Kamis, 18 November 2021 | 13:30 WIB
Dorong Transparansi Pajak, Asia Initiative Dibentuk

Ilustrasi.

PARIS, DDTCNews - Global Forum bersama dengan Asian Development Bank (ADB) dan Asia Pacific Tax Hub meluncurkan Asia Initiative. Langkah ini diambil guna mendorong transparansi perpajakan di Asia.

Tak cuma itu, Asia Inisiative juga menyediakan program pengembangan kapasitas (capacity-building programme), meningkatkan kerjasama antarotoritas pajak, dan meningkatkan pertukaran data guna mencegah pengelakan pajak.

Sebelum Asia Initiative, Global Forum telah meluncurkan Africa Initiative dan Latin America Initiative. Program ini terbukti mempercepat reformasi menuju transparansi pajak pada setiap yurisdiksi.

Baca Juga:
Jadi Kontributor Pajak Terbesar, Manufaktur Diklaim Pulih Merata

"Program pengembangan kapasitas untuk mendorong transparansi pajak dan pertukaran informasi terbukti telah mampu mendorong reformasi," ujar Director of the OECD Centre for Tax Policy and Administration Pascal Saint-Amans, dikutip Kamis (18/11/2021).

Untuk saat ini, keterlibatan negara Asia dalam kerja sama multilateral yang mendorong transparansi pajak masih belum maksimal. Hanya 21 dari 34 negara Asia yang tergabung dalam Global Forum dan menyatakan komitmen untuk mengimplementasikan exchange of information on request (EOIR).

Lebih lanjut, hanya 16 yurisdiksi di Asia yang telah berkomitmen untuk turut serta dalam melaksanakan automatic exchange of information (AEOI).

Baca Juga:
Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Mulai 2022, Asia Initiative akan bertugas untuk merespons kebutuhan setiap yurisdiksi dalam hal kerja sama dan pengembangan kapasitas, mendorong kerja sama multilateral antarnegara Asia, dan mengukur serta melaporkan dampak yang timbul dari inisiatif ini.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Asia Initiative dapat memfasilitasi kerja sama regional dalam memerangi pengelakan pajak serta aliran dana gelap atau illicit financial flows.

"Indonesia mendukung Asia Initiative dalam menjembatani kepentingan otoritas pajak setiap yurisdiksi dan mencegah pengelakan pajak demi kepentingan negara-negara Asia," ujar Sri Mulyani. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 01 Februari 2025 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Jadi Kontributor Pajak Terbesar, Manufaktur Diklaim Pulih Merata

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 13:55 WIB PENG-1/PJ/2025

DJP Perbarui Daftar Negara Tujuan Pertukaran Data Keuangan Otomatis

Kamis, 30 Januari 2025 | 08:55 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN DAN CUKAI

Kenakan BMAD, Sri Mulyani: Lindungi Industri dari Impor Barang Murah

BERITA PILIHAN
Selasa, 04 Februari 2025 | 17:39 WIB KELAS PPH PASAL 21 (6)

Ketentuan Tarif PPh Pasal 21 Pasca Tarif Efektif Rata-Rata (TER)

Selasa, 04 Februari 2025 | 16:47 WIB CORETAX DJP

Baru! DJP Rilis Update Soal Bupot PPh dan Surat Teguran di Coretax

Selasa, 04 Februari 2025 | 16:15 WIB PER-30/BC/2024

Bea Cukai Ubah Aturan Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari TPB

Selasa, 04 Februari 2025 | 16:00 WIB CORETAX DJP

DJP Terbitkan Buku Manual Modul SPT Masa PPh Unifikasi, Unduh di Sini

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:33 WIB OPINI PAJAK

Menjadikan Pajak sebagai Instrumen Alternatif Memberantas Korupsi

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Tagih Tunggakan Pajak 5,4 Juta Kendaraan, Begini Strategi Pemprov

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:00 WIB FOUNDER DDTC DARUSSALAM:

‘Pajak Tidak Boleh Dipungut secara Sewenang-wenang’

Selasa, 04 Februari 2025 | 14:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Ubah Data Alamat Wajib Pajak di Coretax DJP

Selasa, 04 Februari 2025 | 13:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Cegah Penerapan UTPR Pajak Minimum Global, AS Siapkan Skema Retaliasi