Dorong Sektor Padat Karya, Stimulus Pembiayaan Korporasi Ditambah

JAKARTA, DDTCNews—Anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) untuk pembiayaan korporasi bertambah sebesar Rp9 triliun dari Rp46,57 triliun menjadi Rp53,57 triliun.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu menerangkan kenaikan Rp9 triliun itu bertujuan untuk mendorong pemberian kredit modal kerja untuk korporasi padat karya. Nanti, pemerintah akan berperan sebagai penjamin kredit.

"Itu akan mirip dengan penjaminan kredit modal kerja UMKM yang sudah digulirkan. Jadi pemerintah membayar imbal jasa penjaminan (IJP). Ini masih difinalkan nanti akan kami jelaskan kalau sudah final," ujar Febrio, Selasa (16/6/2020).

Menurut Febrio, beberapa sektor usaha sudah mulai membaik dibandingkan dengan sektor-sektor usaha lainnya. Sektor-sektor yang dimaksud yakni sektor kesehatan, transportasi, telekomunikasi, dan bahan pangan.

"Ini ada peluang mereka membutuhkan kredit modal kerja. Ini kita siapkan dengan melalui dengan penjaminan melalui Askrindo Jamkrindo, harapannya ini bisa membantu pergerakan ekonomi nanti," tuturnya.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan tambahan Rp9 triliun ini dilandasi permintaan Presiden Joko Widodo yang meminta adanya mekanisme khusus untuk sektor padat karya.

Mengingat kebijakan tersebut terkait dengan lembaga keuangan, Kementerian Keuangan akan berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku yang berwenang mengatur lembaga keuangan, termasuk kementerian terkait lainnya.

Menurut Sri Mulyani, koordinasi antarkementerian dan lembaga tersebut untuk memastikan stimulus pemerintah tepat sasaran. OJK nantinya akan berperan memastikan data, jumlah rekening, total perusahaan, dan pinjaman korporasi di lembaga keuangan.

"Mereka [sektor padat karya] diberi tambahan jaminan agar mereka mendapat kredit baru tapi dijamin pemerintah agar kalau sampai macet perusahaan, perbankan tidak kena dan perusahaannya juga aman," katanya.

Saat ini, alokasi anggaran sebesar Rp53,57 triliun untuk program pembiayaan korporasi itu belum dicairkan sepeserpun lantaran pemerintah masih menyelesaikan skema dukungan, regulasi dan infrastruktur pendukung. (rig)