CHINA

Dorong Kinerja Sektor UMKM, Pemerintah China Bebaskan Pungutan PPN

Vallencia | Minggu, 15 Januari 2023 | 08:30 WIB
Dorong Kinerja Sektor UMKM, Pemerintah China Bebaskan Pungutan PPN

Ilustrasi.

BEIJING, DDTCNews – Guna menstimulasi pertumbuhan ekonomi sektor usaha mikro dan kecil (UMK), pemerintah China memberikan keringanan pajak terbaru berupa pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN).

Kementerian Keuangan mengumumkan pemberian insentif berupa pembebasan PPN khusus bagi UMK dengan penjualan bulanan kurang dari CNY100.000,00. Kebijakan tersebut akan diberlakukan selama 2023.

“Usaha kecil dengan penjualan bulanan kurang dari 100.000 yuan (sekitar Rp226 juta) akan bebas dari PPN mulai 1 Januari hingga 31 Desember 2023,” sebut Kementerian Keuangan seperti dikutip dari globaltimes.cn, Minggu (15/1/2022).

Baca Juga:
Bukti Potong Dibuat Pakai NPWP Sementara, Perhatikan Konsekuensinya

Pemerintah telah memberikan insentif pajak dan mengalokasikan anggaran selama bertahun-tahun guna mendukung ekspektasi pasar secara efektif. Pada 2022, China sempat menerapkan pengembalian kredit pajak pertambahan nilai (PPN) skala besar.

Kala itu, pemerintah memberikan keringanan berupa restitusi kredit PPN senilai CNY2,4 triliun yang telah dikembalikan ke rekening wajib pajak. Angka tersebut lebih besar 3,7 kali lipat dari jumlah yang dikembalikan pada 2021.

Bantuan pemerintah dalam mendukung UMK akan terus berlanjut juga ditegaskan Menteri Keuangan Liu Kun. Menurutnya, pemerintah berkomitmen memfasilitasi ekspansi dan meningkatkan efektivitas kebijakan fiskal yang proaktif.

Baca Juga:
Definisi Pajak Tercakup Menurut Ketentuan Pajak Minimum Global

Dalam hal meningkatkan efektivitas kebijakan fiskal, Liu menekankan pentingnya penyempurnaan kebijakan pajak, penyesuaian pengeluaran pemerintah, dan meningkatkan keakuratan untuk membantu perusahaan dalam mengatasi kesulitan.

Sementara itu, Analis Independen Zhong Hong mengapresiasi adanya insentif pajak tersebut. Dia menilai langkah tersebut sejalan dengan upaya China untuk menghidupkan kembali UMK yang paling menderita selama pandemi Covid-19.

Dalam beberapa tahun terakhir, lanjutnya, pemerintah telah meningkatkan insentif pajak dan membuat kebijakan yang mendukung pelaku usaha, khususnya kelompok usaha kecil. Menurutnya, langkah yang diambil pemerintah sudah tepat. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 05 Februari 2025 | 19:00 WIB CORETAX SYSTEM

Bukti Potong Dibuat Pakai NPWP Sementara, Perhatikan Konsekuensinya

Rabu, 05 Februari 2025 | 18:30 WIB PMK 136/2024

Definisi Pajak Tercakup Menurut Ketentuan Pajak Minimum Global

Rabu, 05 Februari 2025 | 18:17 WIB KAMUS PAJAK

Apa Itu Pajak Minimum Global? (Update PMK 136/2024)

BERITA PILIHAN
Rabu, 05 Februari 2025 | 19:30 WIB BEA CUKAI PURWOKERTO

DJBC Cegat Mobil Penumpang di Banyumas, Angkut 280.000 Rokok Ilegal

Rabu, 05 Februari 2025 | 19:00 WIB CORETAX SYSTEM

Bukti Potong Dibuat Pakai NPWP Sementara, Perhatikan Konsekuensinya

Rabu, 05 Februari 2025 | 18:30 WIB PMK 136/2024

Definisi Pajak Tercakup Menurut Ketentuan Pajak Minimum Global

Rabu, 05 Februari 2025 | 18:17 WIB KAMUS PAJAK

Apa Itu Pajak Minimum Global? (Update PMK 136/2024)

Rabu, 05 Februari 2025 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pengecer Boleh Jualan Lagi, UMKM Dijamin Tetap Dapat Pasokan Elpiji

Rabu, 05 Februari 2025 | 14:11 WIB KONSULTASI CORETAX

Kendala NIK Tidak Valid di Coretax DJP, Bagaimana Cara Mengatasinya?

Rabu, 05 Februari 2025 | 14:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Tunda Bea Masuk 25 Persen untuk Produk Asal Kanada dan Meksiko