Dorong Kepatuhan Pajak, Bukti Bayar PBB Akan Dijadikan Syarat Urus KTP

DEPOK, DDTCNews - Sekretaris Daerah Kota Depok Supian Suri meminta lurah dan camat untuk membantu pemkot dalam mengoptimalkan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) pada tahun ini.

Menurut Supian, salah satu cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB-P2 adalah dengan mensyaratkan pelampiran bukti pembayaran PBB dalam setiap pelayanan.

"Misalnya, lampiran struk pembayaran PBB dapat menjadi salah satu syarat warga mengurus KTP. Masyarakat berhak mendapat pelayanan, tetapi juga berkewajiban membayar pajak," katanya dikutip dari laman resmi Pemkot Depok, Jumat (18/3/2022).

Supian menjelaskan kepatuhan wajib pajak dalam menunaikan kewajiban perpajakan sangat penting untuk mewujudkan program-program pembangunan. Menurutnya, pemkot tak ingin pembangunan terhambat karena keterbatasan anggaran.

Untuk itu, lanjutnya, pembangunan yang berkelanjutan dapat dilaksanakan bila pendapatan asli daerah (PAD) terus meningkat, termasuk dari PBB-P2. Dengan demikian, kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak sangat penting.

"Kami ingin mengapresiasi masyarakat dengan pembangunan, tetapi harus diimbangi dengan ketaatan dan ketepatan pembayaran pajak juga. Sekali lagi saya tekankan, lurah dan camat wajib memonitor pemasukan pajak dari warganya," ujar Supian.

Tahun ini, Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok telah mendistribusikan 661.444 surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) PBB. Nilai ketetapan pajak dari seluruh SPPT PBB tersebut mencapai Rp566,97 miliar.

Wajib pajak memiliki kesempatan untuk melunasi PBB terutangnya paling lambat pada 21 Agustus 2022. (rig)