BRASIL

Dorong Investasi Asing, Keuntungan dari Obligasi Bakal Bebas Pajak

Redaksi DDTCNews | Kamis, 17 Februari 2022 | 16:30 WIB
Dorong Investasi Asing, Keuntungan dari Obligasi Bakal Bebas Pajak

Ilustrasi.

BRASILIA, DDTCNews – Pemerintah Brasil tengah mempertimbangkan pemberian insentif berupa pembebasan pajak penghasilan (PPh) bagi investor asing yang menanamkan modalnya pada obligasi perusahaan domestik.

Kementerian Ekonomi Brasil tengah menyusun rancangan yang diperlukan terkait dengan insentif tersebut. Pemerintah berharap insentif pembebasan pajak penghasilan tersebut dapat menarik investasi asing.

“Regulasi sedang disusun dengan perubahan sebagai bagian dari reformasi pasar modal kecil, yang dikonfirmasi oleh dua sumber kementerian lainnya,” sebut Kementerian Ekonomi, Kamis (17/2/2022).

Baca Juga:
WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Pada 2006, Brasil pernah membebaskan PPh bagi investor asing yang berinvestasi pada obligasi publik. Insentif tersebut telah membantu pemerintah dalam memperpanjang jatuh tempo pembayaran utang sambil meningkatkan arus masuk keuangan.

Mempertimbangkan keberhasilan tersebut, Departemen Keuangan dan Layanan Pajak menyarankan adanya pemberian pengecualian serupa untuk obligasi swasta. Untuk itu, regulasi pemberian insentif harus segera disiapkan.

Seperti dilansir wtvbam.com, pemerintah tengah menyelaraskan regulasi insentif pembebasan pajak. Saat ini, tarif PPh atas keuntungan modal dari obligasi swasta yang diperoleh investor asing adalah sebesar 15%-22,5%.

Baca Juga:
Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Keuntungan tersebut dapat dibebaskan dari PPh ketika investor asing berinvestasi di pasar saham dan utang publik domestik. Namun, Kementerian Ekonomi berniat mengubah ketentuan PPh obligasi melalui insentif sebagai bagian dari reformasi pasar modal.

Dengan membuka pintu yang lebar bagi investasi asing di pasar modal, negara diharapkan dapat menarik mata uang asing khususnya dolar AS dan memperkuat mata uang lokal. Sebagai dampak lanjutannya, negara dapat mengurangi inflasi hingga 2 digit. (vallen/rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja