Dorong Hilirisasi Mineral, Jokowi: Menkeu Nanti Bisa Pungut Pajaknya

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menegaskan komitmen pemerintah untuk mendorong hilirisasi mineral dengan melarang ekspor komoditas mentah.

Jokowi mengatakan terdapat sejumlah keuntungan yang akan diperoleh Indonesia ketika melarang ekspor dan melakukan hilirisasi. Misal, dari sisi pembukaan lapangan kerja baru dan peningkatan penerimaan perpajakan.

"Kalau ini satu per satu kita memiliki keberanian untuk bilang setop, akan membuka lapangan kerja. Itu yang paling penting. Bu Menteri Keuangan nanti bisa pungut pajaknya," katanya dalam acara Dies Natalis ke-46 UNS, Jumat (11/3/2022).

Jokowi menuturkan pemerintah perlu melakukan transformasi ekonomi untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Salah satu strateginya adalah mendorong hilirisasi agar menghasilkan nilai tambah.

Menurutnya, hilirisasi akan menghasilkan nilai tambah sehingga berdampak terciptanya lapangan pekerjaan serta pembayaran perpajakan seperti PPh dan PPN di dalam negeri. Tak hanya itu, negara juga akan mendapat penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Saat ini, pemerintah telah melarang ekspor nikel demi mendorong proses hilirisasi di dalam negeri. Nanti, pemerintah akan melarang ekspor komoditas lain seperti bauksit, tembaga, timah, emas, serta produk pertanian dan perkebunan.

Presiden menegaskan pemerintah akan melanjutkan langkah pelarangan ekspor komoditas mentah, walaupun berisiko menghadapi gugatan ke Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO).

"Enggak apa-apa digugat terus. Belum tentu kalah, tetapi belum tentu juga kita menang. Yang pasti, keberanian itu harus kita lakukan. Kalau kita tidak mencoba, kita enggak tahu," ujarnya. (rig)