AMERIKA SERIKAT

Donald Trump: Biaya Anak Jadi Pengurang Pajak

Redaksi DDTCNews | Rabu, 14 September 2016 | 11:30 WIB
Donald Trump: Biaya Anak Jadi Pengurang Pajak

WASHINGTON, DDTCNews – Calon Presiden Amerika Serikat (AS) yang ke-55, Donald Trump mengusulkan perlunya pemberian keringanan bagi keluarga yang biasanya mengeluarkan biaya perawatan putra-putri mereka (childcare expense).

Dalam kampanyenya, kemarin (14/9), Trump menyatakan biaya perawatan tersebut dapat dijadikan pengurang dalam penghitungan pajak penghasilan. Melalui pernyataan ini, Trump ingin mendapatkan dukungan dari kaum wanita di AS.

“Saya berencana akan membongkar undang-undang perpajakan AS. Adapun ketentuan untuk biaya perawatan ini adalah orang tua dengan jumlah tanggungan maksimal empat anak,” katanya di kampanye itu.

Baca Juga:
Trump Janji Hentikan Pemajakan Berganda Atas Warga AS di Luar Negeri

Kebijakan ini dapat dinikmati oleh orang tua tunggal dengan penghasilan di bawah $250 ribu atau Rp 3,3 miliar setahun, dan untuk pasangan yang SPT-nya digabung kurang dari $500 ribu atau senilai Rp6,6 miliar per tahun.

Para orang tua dapat menggunakan kebijakan tersebut dengan mengkreditkan pajak penghasilan. Ini artinya, orang tua boleh menikmati pengurangan pajak sampai $1.200 atau senilai Rp15, 8 juta per keluarga per tahun.

Selain itu, Trump juga berencana membuat tabungan perawatan tanggungan (dependent care savings accounts) di mana keluarga bisa menyisihkan sebagian pendapatannya untuk membantu perkembangan atau perawatan anak.

Baca Juga:
Minta Perusahaan Bangun Pabrik di AS, Trump Rancang Bea Masuk Tinggi

Tidak hanya itu, tabungan ini juga diperuntukkan bagi bagi mereka yang memiliki tanggungan orang yang lebih tua (orang tua).

Trump juga berjanji akan memberikan cuti enam minggu bagi wanita yang akan melahirkan, dan tetap menerima penghasilan seperti halnya ketika bekerja. Kebijakan ini hanya berlaku jika pegawai wanita tidak mendapat bayaran selama cuti hamil.

Sementara itu, seperti dilansir Time, tim kampanye Donald Trump tidak memberi detail lebih lanjut terkait biaya yang bakal pemerintah keluarkan untuk kebijakan ini. Salah seorang senior di tim tersebut mengatakan rencana ini tidak akan membuat anggaran AS defisit. (Gfa)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 17 Oktober 2024 | 19:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Janji Hentikan Pemajakan Berganda Atas Warga AS di Luar Negeri

Rabu, 16 Oktober 2024 | 16:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Minta Perusahaan Bangun Pabrik di AS, Trump Rancang Bea Masuk Tinggi

Senin, 30 September 2024 | 11:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Perusahaan Pindah Pabrik ke Luar AS, Trump Bakal Kenai Bea Masuk 200%

Senin, 16 September 2024 | 15:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Janji Bakal Bebaskan Uang Lembur dari Pungutan Pajak

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja