AMERIKA SERIKAT

Donald Trump: Biaya Anak Jadi Pengurang Pajak

Redaksi DDTCNews | Rabu, 14 September 2016 | 11:30 WIB
Donald Trump: Biaya Anak Jadi Pengurang Pajak

WASHINGTON, DDTCNews – Calon Presiden Amerika Serikat (AS) yang ke-55, Donald Trump mengusulkan perlunya pemberian keringanan bagi keluarga yang biasanya mengeluarkan biaya perawatan putra-putri mereka (childcare expense).

Dalam kampanyenya, kemarin (14/9), Trump menyatakan biaya perawatan tersebut dapat dijadikan pengurang dalam penghitungan pajak penghasilan. Melalui pernyataan ini, Trump ingin mendapatkan dukungan dari kaum wanita di AS.

“Saya berencana akan membongkar undang-undang perpajakan AS. Adapun ketentuan untuk biaya perawatan ini adalah orang tua dengan jumlah tanggungan maksimal empat anak,” katanya di kampanye itu.

Baca Juga:
Tarif Bea Masuk Trump terhadap 2 Negara Ini Lebih Tinggi dari China

Kebijakan ini dapat dinikmati oleh orang tua tunggal dengan penghasilan di bawah $250 ribu atau Rp 3,3 miliar setahun, dan untuk pasangan yang SPT-nya digabung kurang dari $500 ribu atau senilai Rp6,6 miliar per tahun.

Para orang tua dapat menggunakan kebijakan tersebut dengan mengkreditkan pajak penghasilan. Ini artinya, orang tua boleh menikmati pengurangan pajak sampai $1.200 atau senilai Rp15, 8 juta per keluarga per tahun.

Selain itu, Trump juga berencana membuat tabungan perawatan tanggungan (dependent care savings accounts) di mana keluarga bisa menyisihkan sebagian pendapatannya untuk membantu perkembangan atau perawatan anak.

Baca Juga:
Jelang Diumumkan BPS, Ekonomi RI Diperkirakan Tumbuh 5 Persen di 2024

Tidak hanya itu, tabungan ini juga diperuntukkan bagi bagi mereka yang memiliki tanggungan orang yang lebih tua (orang tua).

Trump juga berjanji akan memberikan cuti enam minggu bagi wanita yang akan melahirkan, dan tetap menerima penghasilan seperti halnya ketika bekerja. Kebijakan ini hanya berlaku jika pegawai wanita tidak mendapat bayaran selama cuti hamil.

Sementara itu, seperti dilansir Time, tim kampanye Donald Trump tidak memberi detail lebih lanjut terkait biaya yang bakal pemerintah keluarkan untuk kebijakan ini. Salah seorang senior di tim tersebut mengatakan rencana ini tidak akan membuat anggaran AS defisit. (Gfa)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 26 Januari 2025 | 13:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Tarif Bea Masuk Trump terhadap 2 Negara Ini Lebih Tinggi dari China

Sabtu, 25 Januari 2025 | 15:31 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Jelang Diumumkan BPS, Ekonomi RI Diperkirakan Tumbuh 5 Persen di 2024

Jumat, 24 Januari 2025 | 14:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Hadiri Acara WEF, Trump Tawarkan Tarif Pajak 15 Persen untuk Investor

Rabu, 22 Januari 2025 | 14:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Bukan 60%, Trump Siapkan Bea Masuk 10% Atas Barang Impor China

BERITA PILIHAN
Senin, 27 Januari 2025 | 11:30 WIB PERDAGANGAN BERJANGKA

Nilai Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi 2024 Naik 29,3 Persen

Senin, 27 Januari 2025 | 10:00 WIB PMK 119/2024

Pemerintah Perinci Objek Penelitian atas PKP Berisiko Rendah

Senin, 27 Januari 2025 | 09:00 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Siap-Siap SBN Ritel Perdana 2025! Besok Dirilis ORI027T3 dan ORI027T6

Senin, 27 Januari 2025 | 08:43 WIB LAYANAN PAJAK

Butuh Layanan Pajak? Kantor Pajak Baru Buka Lagi 30 Januari 2025

Senin, 27 Januari 2025 | 08:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pembaruan Objek Penelitian PKP Berisiko Rendah untuk Cairkan Restitusi

Senin, 27 Januari 2025 | 08:00 WIB KOTA PALANGKA RAYA

Bayar Pajak Sudah Serba Online, Kepatuhan WP Ditarget Membaik

Minggu, 26 Januari 2025 | 14:30 WIB PERATURAN PAJAK

Soal DPP Nilai Lain atas Jasa Penyediaan Tenaga Kerja, Ini Kata DJP

Minggu, 26 Januari 2025 | 13:30 WIB PERDAGANGAN KARBON

Luncurkan Perdagangan Karbon Internasional di IDXCarbon, Ini Kata BEI