DJP: WP Penerima Supertax Deduction Harus Lapor Biaya Kegiatan Vokasi

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) mengingatkan wajib pajak penerima insentif supertax deduction vokasi harus menyampaikan laporan biaya kegiatannya.

Penyuluh Pajak Ahli Muda DJP Rian Ramdani mengatakan ada beberapa informasi yang harus disampaikan dalam laporan biaya kegiatan vokasi. Penyampaian laporan biaya kegiatan vokasi ini dilakukan setiap tahun paling lambat bersamaan dengan SPT Tahunan.

"Mohon diingat Kawan Pajak bahwa laporan biaya kegiatan vokasi bukanlah lampiran SPT tahunan. Oleh karena itu, harus disampaikan secara terpisah ya," katanya dalam dalam video Tutorial Pemanfaatan Program Insentif Supertax Deduction Vokasi di Youtube DJP, dikutip pada Jumat (10/11/2023).

Rian mengatakan wajib pajak yang memperoleh dan memanfaatkan insentif supertax deduction harus menyampaikan laporan biaya kegiatan vokasi kepada dirjen pajak melalui kantor pelayanan pajak (KPP) tempat wajib pajak terdaftar. Kewajiban pelaporan pemanfaatan insentif tersebut diatur dalam Pasal 8 ayat (1) PMK 128/2019.

Penyampaian laporan biaya kegiatan vokasi dilakukan setiap tahun dan diserahkan paling lambat bersamaan dengan penyampaian SPT Tahunan pajak penghasilan (PPh) badan. Cara pembuatan laporan biaya kegiatan vokasi tersebut dapat mengikuti format yang tercantum dalam Lampiran D PMK 128/2019.

Dia menjelaskan pada format pelaporan kelompok atau jenis harta, dibagi menjadi 2. Pertama, harta berwujud seperti mesin untuk kegiatan komersial dan peralatan untuk kegiatan vokasi. Kedua, harta tidak berwujud yaitu seperti sertifikat paten dan sertifikat merek.

Sementara jenis biayanya, dibagi menjadi biaya yang terdiri dari bulan atau tahun perolehan; harga perolehan dalam rupiah; nilai sisa buku fiskal awal tahun; metode penyusutan /amortisasi; serta penyusutan/amortisasi fiskal tahun ini.

Sedangkan mengenai tambahan pengurang penghasilan bruto, terdiri atas jumlah hari pemakaian dalam setahun; penyusutan atau amortisasi fiskal tahun ini setelah diproporsionalkan; serta nomor perjanjian kerja sama (PKB).

Pada pelaporan yang mencantumkan honorarium atau pembayaran sejenis, telah disiapkan juga contoh format pelaporan yang mencantumkan biaya instruktur atau pengajar. Pada format ini perlu dicantumkan nama instruktur atau pengajar, NPWP, biaya, dan nomor PKB.

"Jangan lupa, cantumkan nama penerima honorarium atau sejenisnya, NPWP, biaya, dan nomor perjanjian kerja sama," ujarnya.

Rian menambahkan pada pelaporan juga perlu dicantumkan biaya barang dan/atau bahan untuk keperluan pelaksanaan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran. Selain itu, dapat dicantumkan pula biaya sertifikasi serta biaya listrik, air, bahan bakar, biaya pemeliharaan, dan biaya terkait lainnya untuk keperluan pelaksanaan praktik kerja dan atau pemagangan.

Apabila wajib pajak tidak menyampaikan laporan biaya kegiatan vokasi atau laporan disampaikan tapi tidak memenuhi ketentuan, KPP tempat wajib pajak terdaftar akan menerbitkan surat teguran. Setelah surat teguran diterbitkan, wajib pajak pun diwajibkan menyampaikan laporan kegiatan vokasi paling lambat 14 hari sejak surat teguran diberikan. (sap)