DJP Temui Laporan Realisasi Insentif Tak Sesuai dengan Transaksi Asli

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) menemukan banyak wajib pajak yang melaporkan realisasi insentif pajak tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Berdasarkan catatan DJP atas pemanfaatan insentif pajak pada tahun 2020 lalu, pelaporan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya banyak terjadi pada wajib pajak yang memanfaatkan fasilitas pengurangan angsuran PPh Pasal 25 serta pembebasan PPh Pasal 22 impor.

"Jenis insentif yang paling banyak terdapat ketidaksesuaian adalah pengurangan angsuran PPh Pasal 25," tulis DJP dalam laporan yang berjudul 'Insentif Pajak Pandemi COVID-19 Tahun 2020: Fasilitas dan Dampaknya Terhadap Dunia Usaha', dikutip Kamis (11/11/2021).

Mengenai wajib pajak yang memanfaatkan insentif pembebasan PPh Pasal 22 impor, DJP menemukan beberapa wajib pajak yang tahun lalu melaporkan jumlah pembebasan pajak berbeda dengan data yang dimiliki oleh Ditjen Bea dan Cukai (DJBC).

Untuk menindaklanjuti ketidakpatuhan ini, DJP telah mengirimkan data kepada kantor wilayah untuk selanjutnya diawasi oleh kantor pelayanan pajak (KPP) tempat wajib pajak terdaftar.

Untuk diketahui, pengawasan atas pemanfaatan insentif pajak dilakukan oleh DJP melalui Tim Penilaian Kepatuhan Wajib Pajak Penerima Insentif dan/atau Fasilitas Pajak.

Secara umum, terdapat 4 risiko dalam pelaksanaan pemberian insentif pajak, yakni adanya wajib pajak yang memenuhi syarat tapi tidak memanfaatkan insentif, adanya wajib pajak yang tidak memenuhi syarat tapi justru memanfaatkan insentif, adanya wajib pajak yang memanfaatkan insentif tapi tidak menyampaikan laporan, dan adanya wajib pajak yang menyampaikan laporan realisasi tidak berdasarkan transaksi sebenarnya.

"Temuan atas penilaian kepatuhan wajib pajak yang memanfaatkan insentif sudah ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan. Temuan tersebut juga sesuai dengan hasil mitigasi risiko yang ada," tulis DJP.

Untuk menindaklanjuti permasalahan yang ada, DJP telah bekerja sama dengan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Keuangan dan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). (sap)