DJP Tegaskan Kembali Beda Perseroan Perorangan dan Perseroan Terbatas

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) menjelaskan kembali perbedaan antara perseroan perorangan dan perseroan terbatas (PT) dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

Agus Sugianto, Fungsional Penyuluh Pajak Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur dan Utara menjelaskan setidaknya terdapat 3 aspek perbedaan antara perseroan perorangan dan PT. Pertama, dilihat dari dokumen pendiriannya. Untuk PT, dokumen pendiriannya berupa akta pendirian yang dibuat oleh notaris. Sementara itu, terdapat dokumen yang berbeda bagi perseroan perorangan.

"Dari dokumen pendiriannya kalau perseroan perorangan itu kan dokumennya cuma sertifikat pendirian yang diterbitkan AHU (Ditjen Administrasi Hukum Umum) secara online," ujar Agus dalam Live Instagram @pajakkaltimtara, dikutip Selasa (6/12/22).

Seperti diketahui, dokumen pendirian perseroan perorangan dapat diajukan secara online melalui laman sistem pelayanan publik milik Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (ahu.go.id).

Kedua, dilihat dari modal awalnya. Untuk PT, terdapat besaran modal dasar yang diatur dalam UU 40/2007, yakni sejumlah Rp50 juta. Sementara itu, untuk perseroan perorangan, tidak terdapat batas minimal modal dasar yang diatur.

Sesuai PP 8/2021, besaran modal dasar perseroan perorangan ditentukan berdasarkan keputusan pendiri perseroan. Kendati demikian, terdapat jumlah modal maksimal yang dapat dimiliki perseroan perorangan, yakni senilai Rp5 miliar.

Selain itu, Agus juga memaparkan konsekuensi apabila perseroan perorangan telah memiliki modal di atas batas maksimal yang ditentukan.

"Nah, kalaupun misalkan suatu saat perseroan perorangan ini modalnya naik kalau sudah di atas Rp5 miliar maka dia wajib menaikkan menjadi PT. Tidak bisa dalam bentuk perseroan perorangan lagi," jelas Agus.

Perbedaan ketiga, dilihat dari orang yang mendirikan atau pemegang sahamnya. Untuk PT, harus didirikan oleh minimal 2 orang. Namun, lainnya halnya untuk perseroan perorangan. Sesuai definisinya dalam Surat Edaran Dirjen Pajak SE-20/PJ/2022, perseroan perorangan adalah perseroan terbatas yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil yang didirikan oleh 1 orang. (Fauzara Pawa Pambika/sap)