KANWIL DJP JAKARTA TIMUR

DJP Sosialisasikan NIK-NPWP di Kantor Wali Kota Jakarta Timur

Muhamad Wildan | Kamis, 16 Februari 2023 | 13:00 WIB
DJP Sosialisasikan NIK-NPWP di Kantor Wali Kota Jakarta Timur

Suasana acara sosialisasi penggunaan NIK sebagai NPWP di Kantor Wali Kota Jakarta Timur. (foto: Kanwil DJP Jakarta Timur)

JAKARTA, DDTCNews – Kanwil Ditjen Pajak (DJP) Jakarta Timur dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Cakung menggelar sosialisasi penerapan NIK sebagai NPWP dan pelaporan SPT Tahunan di Kantor Wali Kota Administrasi Jakarta Timur.

Kepala Kanwil DJP Jakarta Timur Muhammad Ismiransyah M. Zain mengatakan penerapan NIK sebagai NPWP diperlukan untuk mendukung kebijakan Satu Data Indonesia yang dicanangkan oleh pemerintah.

"Penggunaan NIK sebagai NPWP ditujukan untuk membuat DJP selalu relevan dengan perkembangan dunia digital sekaligus menjawab tantangan dalam mendukung kebijakan Satu Data Indonesia atau single identity number (SIN)," katanya, dikutip pada Kamis (16/2/2023).

Baca Juga:
Ada Coretax, Pembayaran dan Pelaporan Pajak Bakal Jadi Satu Rangkaian

Sementara itu, Wakil Wali Kota Administrasi Jakarta Timur Hendra Hidayat menuturkan Satu Data Indonesia merupakan kebijakan yang sangat relevan untuk segera dilakukan di tengah era teknologi informasi pada saat ini.

"Pemerintah dapat memanfaatkan Satu Data Indonesia untuk menyelesaikan berbagai masalah di Indonesia. Nomor-nomor unik yang dimiliki penduduk Indonesia dapat disatukan menjadi satu nomor sehingga sistem administrasi di masyarakat menjadi lebih mudah," ujarnya.

Dalam kegiatan sosialisasi tersebut, penyampaian materi tentang implementasi NIK sebagai NPWP disampaikan oleh tim penyuluh dari Kanwil DJP Jakarta Timur.

Baca Juga:
9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Setelah sosialisasi tersebut, para peserta berkesempatan untuk bertanya terkait dengan electronic filing identification number (EFIN) di Pojok Pajak yang disediakan oleh KPP Pratama Jakarta Cakung.

Sosialisasi tersebut dihadiri oleh asisten pemerintahan, inspektur pembantu kota, kepala suku dinas, kepala suku badan, camat, dan bendahara di lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur. Terdapat 234 ASN yang menghadiri sosialisasi tersebut. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 26 Desember 2024 | 11:30 WIB KPP MADYA DUA BANDUNG

Ada Coretax, Pembayaran dan Pelaporan Pajak Bakal Jadi Satu Rangkaian

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bagaimana Cara Peroleh Diskon 50 Persen Listrik Januari-Februari 2025?

Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan