DJP Sebut Kepatuhan Formal WP di 2 Daerah Ini Paling Rendah Se-Jateng

SOLO, DDTCNews – Kanwil Ditjen Pajak (DJP) Jawa Tengah II menyebutkan terdapat dua daerah dengan kinerja kepatuhan wajib pajak paling rendah sepanjang 2020.

Kepala Kanwil DJP Jateng II Rudy Gunawan Bestari mengatakan tingkat kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Purbalingga menjadi yang paling rendah di Jateng. Menurutnya beberapa faktor menjadi penyebab anjloknya kepatuhan di daerah tersebut.

"Saya meyakini tidak ada wajib pajak yang berniat untuk tidak membayarkan kewajibannya. Kalau toh tidak terbayar, pasti ada berbagai faktor yang memengaruhi, seperti penurunan omzet usaha atau mungkin lupa dan sebagainya," katanya, dikutip Kamis (21/1/2021).

Rudy memaparkan tingkat kepatuhan yang rendah di Purbalingga dan Cilacap salah satunya karena pandemi Covid-19 yang membuat kegiatan usaha menurun. Untuk itu, upaya alternatif dilakukan otoritas untuk mencari sumber penerimaan baru.

Meski begitu, tidak semua sektor usaha di wilayah Jateng II tertekan pandemi. Beberapa sektor usaha justru mendapatkan keuntungan di antaranya sektor usaha jamu dan obat meningkat pada tahun lalu. Hal yang sama juga terjadi pada jasa pengiriman barang.

"Produk seperti jamu, obat-obatan, makanan, minuman, jasa pengiriman banyak yang mengalami peningkatan omzet penjualan dan kita sedang mendalami hal tersebut untuk memaksimalkan capaian pajak," ujar Rudy.

Sementara itu, Kepala KPP Pratama Cilacap Atmo menambahkan penggunaan layanan digital yang minim juga menjadi penyebab kepatuhan formal rendah. Menurutnya, sebagian besar wajib pajak di Kabupaten Cilacap tak terbiasa memakai aplikasi e-filing dalam mengisi SPT Tahunan.

Selama ini, lanjutnya, wajib pajak Kabupaten Cilacap sudah terbiasa mendatangi kantor pajak untuk mengisi SPT secara manual. Alhasil, hal tersebut menjadi masalah karena pandemi Covid-19 justru menghindari kontak langsung.

"Saat kontak langsung pengisian SPT ini ditiadakan, mereka kebingungan. Untuk mengajak mereka memakai sarana online tidak mudah karena terletak di wilayah perbatasan dan tingkat pendidikan masyarakatnya juga tidak sebaik kota besar lainnya," tutur Atmo seperti dilansir serayunews.com.

Untuk itu, KPP Pratama Cilacap berencana menggencarkan sosialisasi SPT secara daring menggunakan e-filing untuk meningkatkan kepatuhan formal 2021. (rig)