DJP Ingatkan Omzet Sampai Rp500 Juta Tak Perlu Setor PPh Final UMKM

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) kembali mengingatkan wajib pajak UMKM bahwa ketentuan tentang omzet tidak kena pajak sudah berlaku mulai tahun pajak 2022. Hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat (2a) UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Melalui kanal contact center Kring Pajak, DJP menyebutkan bahwa wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu tidak akan dikenai pajak penghasilan (PPh), atas bagian peradaran bruto sampai dengan Rp500 juta dalam 1 tahun pajak.

"Jadi sepanjang peredaran bruto masih belum melebihi Rp500 juta, maka Kakak belum memiliki kewajiban untuk menyetor PPh final dengan tarif 0,5% (PPh final UMKM)," tulis @kring_pajak menjawab pertanyaan salah satu warganet di Twitter, Rabu (13/4/2022).

Sebelumnya, seorang netizen bertanya mengenai ketentuan baru yang dituangkan dalam UU HPP ini. Warganet tersebut menyampaikan omzet usahanya masih di bawah Rp500 juta dalam setahun.

"@kring_pajak min sesuai dengan UU HPP WP OP di bawah Rp500 juta bebas pajak ya? Ada pengajuan khusus ke DJP atau bisa langsung menikmati saja?" tanya sebuah akun.

Berdasarkan UU HPP, wajib pajak orang pribadi UMKM yang membayar pajak menggunakan skema PPh final UMKM mendapatkan fasilitas batas omzet tidak kena pajak senilai Rp500 juta.

Dengan demikian, bila omzet wajib pajak orang pribadi UMKM ternyata kurang dari atau sama dengan Rp500 juta dalam setahun, maka wajib pajak orang pribadi UMKM tersebut tidak perlu membayar PPh final dengan tarif 0,5%.

Bila omzet wajib pajak orang pribadi UMKM dalam setahun melampaui Rp500 juta, maka hanya setiap omzet di atas Rp500 juta saja yang dikenai PPh final UMKM sesuai dengan PP 23/2018.

Sebagai contoh, bila wajib pajak orang pribadi UMKM memiliki omzet senilai Rp100 juta per bulan dan Rp1,2 miliar dalam setahun, PPh final UMKM hanya dibayar atas bagian omzet senilai Rp700 juta (dari Rp1,2 miliar dikurangi dengan Rp500 juta). Dengan tarif 0,5%, pajak yang harus dibayar senilai Rp3,5 juta dalam setahun. (sap)

Jadi sepanjang peredaran bruto Kakak masih belum melebihi 500 Juta, maka Kakak belum memiliki kewajiban untuk menyetor PPh Final dengan tarif 0,5% (PPh Final UMKM).
(2/2)

Tks*Psri
— #PajakKitaUntukKita (@kring_pajak) April 13, 2022